JAKARTA -Dewan Pers mendesak Pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing, yang salah satu ketentuannya mengatur surat keterangan kepolisian (SKK) bagi jurnalis asing yang akan meliput di Indonesia.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyayangkan penerbitan Perpol tersebut karena tidak melibatkan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), organisasi jurnalis, dan perusahaan pers dalam penyusunannya.
Menurut Ninik, Perpol 3/2025 bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi terkait kebebasan pers, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Kritik Dewan Pers terhadap Perpol 3/2025
"Mengingat salah satu klausul yang diatur adalah kerja-kerja jurnalistik yang kami yakini organisasi tersebut dapat berkontribusi dalam penyusunan yang sesuai dengan pengalaman pers dan ketentuan perundang-undangan," ujar Ninik dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).
Dewan Pers menilai bahwa Perpol ini tidak mempertimbangkan dengan baik ketentuan dalam Undang-Undang Pers yang mengatur hak-hak jurnalistik yang mencakup 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyiarkan berita.
Dewan Pers berpendapat bahwa pengawasan terhadap jurnalis, termasuk jurnalis asing, adalah kewenangan mereka, bukan kepolisian.
Lebih lanjut, Dewan Pers juga mencatat bahwa dalam Perpol tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang lebih tinggi, seperti UU Penyiaran yang memberi kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam hal perizinan kegiatan pers dan jurnalis asing.
Potensi Tumpang Tindih Kewenangan
Menurut Ninik, pengaturan dalam Perpol 3/2025 berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan memperpanjang birokrasi bagi jurnalis asing yang ingin meliput di Indonesia.
BATU BARA Pemberantasan narkoba terus digencarkan oleh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Batu Bara. Terbaru, Unit Reskrim Polsek
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapan mengawal percepatan transformasi digital pemerintah melalui adopsi Infrastrukt
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Rombongan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melakukan kunjungan ke Masjid Istiqomah Nagori Rambung
AGAMA
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Masyarakat Dusun Lam Me, Gampong Lam Lumpu, Aceh Besar, menggelar buka puasa bersama dengan Tuha Peut dan aparatur gampong, K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, divonis 9 tahun penjara dalam perkara korupsi tata niaga minyak mentah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri perfilman nasional, meski menunjukkan angka penonton yang tinggi dan pangsa pasar domestik mencapai 65 persen, dinilai
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, didesak segera mengevaluasi kinerja Plt Kepala Dinas Pendidikan terkait p
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus menjamin kebebasan berpendapat dan ruang kritik bagi mas
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras maupun ayam dari Am
EKONOMI
