BITVONLINE.COM -Pemerintah akan mulai menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) mulai Agustus 2025.
Aplikasi resmi milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ini akan menjadi syarat utama bagi keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menerima bansos.
IKD, yang juga disebut sebagai KTP Digital, telah digunakan oleh lebih dari 14 juta penduduk dan kini ditargetkan menjangkau seluruh KPM PKH yang berjumlah sekitar 10,5 juta keluarga, sesuai arahan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
"Platform IKD telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk akan digunakan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial PKH yang akan di-launching pada 17 Agustus 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).
Digitalisasi Bansos, Validasi Data Lebih Akurat
Penggunaan IKD sebagai Digital ID dalam program bansos merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengadopsi Digital Public Infrastructure (DPI).
Dengan sistem digital ini, akurasi data penerima manfaat diharapkan lebih tinggi serta meminimalisir penyimpangan.
Juru Bicara DEN, Jodi Mahardi, menambahkan bahwa implementasi penuh akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan PKH.
"Kami pastikan sistem pertukaran data (data exchange platform) siap sebelum implementasi penuh," ujarnya.
Cara Aktivasi IKD untuk Cairkan Bansos PKH
Bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima PKH, berikut langkah-langkah membuat dan mengaktivasi akun IKD:
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
