BITVONLINE.COM -Pemerintah akan mulai menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) mulai Agustus 2025.
Aplikasi resmi milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ini akan menjadi syarat utama bagi keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menerima bansos.
Baca Juga:
IKD, yang juga disebut sebagai KTP Digital, telah digunakan oleh lebih dari 14 juta penduduk dan kini ditargetkan menjangkau seluruh KPM PKH yang berjumlah sekitar 10,5 juta keluarga, sesuai arahan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
"Platform IKD telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk akan digunakan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial PKH yang akan di-launching pada 17 Agustus 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).
Baca Juga:
Digitalisasi Bansos, Validasi Data Lebih Akurat
Penggunaan IKD sebagai Digital ID dalam program bansos merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengadopsi Digital Public Infrastructure (DPI).
Dengan sistem digital ini, akurasi data penerima manfaat diharapkan lebih tinggi serta meminimalisir penyimpangan.
Juru Bicara DEN, Jodi Mahardi, menambahkan bahwa implementasi penuh akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan PKH.
"Kami pastikan sistem pertukaran data (data exchange platform) siap sebelum implementasi penuh," ujarnya.
Cara Aktivasi IKD untuk Cairkan Bansos PKH
Bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima PKH, berikut langkah-langkah membuat dan mengaktivasi akun IKD:
- Kunjungi kantor Dukcapil sesuai domisili pada hari kerja.
- Unduh aplikasi IKD melalui Google Play Store.
- Isi data pribadi sesuai NIK, kemudian lakukan verifikasi wajah.
- Scan QR code dari petugas Dukcapil untuk aktivasi akun.
- Buat atau ubah PIN IKD untuk menjaga keamanan data.
Syarat yang harus disiapkan:
- Ponsel dengan kamera depan yang baik
- Nomor HP dan email aktif
- Jaringan internet stabil
- NIK yang valid
Dengan langkah ini, pemerintah berharap distribusi bantuan menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
(km/a)
MEDAN Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Togap Simangunsong, mengimbau Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan harapannya agar Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) turut
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi dan implementasi Peraturan M
Ekonomi
LANGKAT Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, melakukan ku
Kesehatan
JAKARTA Serangan naratif dan tuduhan sepihak terhadap Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudun
Politik
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan nasional dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)
Kesehatan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menepis wacana soal adanya permainan data terhadap angka pertumbu
Ekonomi
BANDUNG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli, memaparkan strategi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dunia usaha melalui
Ekonomi
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa penyerapan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp7,9 tr
Ekonomi
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12
Ekonomi
