DPR Desak Pemerintah Tak Diam Soal WNI di Kapal Kemanusiaan yang Ditahan Israel
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
CIREBON - PT Yihong Novatex, sebuah perusahaan alas kaki yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, tengah menjadi sorotan publik setelah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.126 karyawan secara sepihak.
Keputusan ini diambil setelah aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh sebagai bentuk solidaritas atas pemecatan tiga pegawai.
Manajemen PT Yihong Novatex menjelaskan bahwa PHK dilakukan sebagai dampak dari aksi mogok kerja yang dinilai mengganggu operasional perusahaan.
Namun, para buruh membantah klaim tersebut, mengatakan bahwa mogok kerja hanya sebagai bentuk protes terhadap pemecatan yang dianggap tidak adil.
Sebagai respons, perusahaan menutup pabriknya secara permanen karena kerugian besar yang ditimbulkan akibat mogok kerja tersebut.
Para pekerja pun melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon pada pertengahan Maret 2025, menuntut agar mereka dipekerjakan kembali.
Siapa Pemilik PT Yihong Novatex?
Meskipun PT Yihong Novatex tengah menjadi perbincangan hangat, identitas pemilik perusahaan ini masih belum sepenuhnya terungkap.
Perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur alas kaki ini diketahui berasal dari Tiongkok dan baru beroperasi di Indonesia selama kurang lebih dua tahun.
Pabrik PT Yihong Novatex terletak di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meskipun informasi mengenai pemilik perusahaan ini tidak diungkapkan secara rinci, diketahui bahwa perusahaan ini memiliki koneksi dengan investor dan pengusaha asal Tiongkok yang berinvestasi di sektor manufaktur Indonesia, khususnya untuk produk ekspor.
Meski begitu, keputusan PHK massal yang dilakukan PT Yihong Novatex memunculkan perdebatan mengenai transparansi dalam operasi perusahaan asing di Indonesia.
Dengan adanya kasus ini, diharapkan pemerintah Indonesia dapat lebih ketat dalam mengawasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di tanah air untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pelaku industri migas nasional untuk meningkatkan ke
EKONOMI
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, kembali menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi penjuala
HUKUM DAN KRIMINAL