JAKARTA -Penolakan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) TNI masih terus berlangsung meskipun hampir tiga pekan setelah disahkan.
Sejumlah warga menggelar aksi damai dengan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, pada Senin (7/4/2025).
Aksi tersebut digelar secara kolektif oleh warga sipil tanpa afiliasi organisasi tertentu.
Baca Juga:
tiga tenda berwarna merah dan hitam didirikan tepat di depan gerbang besi setinggi sekitar dua meter yang membentengi Kompleks Parlemen.
Di dalam tenda, peserta aksi tampak beraktivitas seperti berkemah, ada yang berbincang-bincang dan membaca buku. Meski demikian, tak terlihat adanya spanduk atau poster dengan pesan penolakan terhadap RUU TNI yang dibentangkan.
Baca Juga:
Seorang peserta aksi, Al, menjelaskan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI dan mendesak pemerintah serta DPR untuk membatalkan pengesahan undang-undang tersebut. "Kami ingin membatalkan RUU TNI yang sudah disahkan. Prioritas utama kami adalah di situ," ungkap Al.
Al juga menyebutkan bahwa aksi berkemah ini dipilih sebagai alternatif cara berdemo yang lebih aman.
"Kami ingin mencoba metode lain yang lebih aman, mengingat aksi besar dengan skala yang besar seringkali berisiko menimbulkan korban," ujar Al.
Aksi ini terbuka untuk siapa saja yang ingin berpartisipasi, tanpa adanya eksklusivitas kelompok tertentu.
Meskipun sudah hampir tiga pekan sejak RUU TNI disahkan pada 20 Maret 2025, gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat masih terus berlangsung.
Di beberapa daerah, unjuk rasa ini kadang diwarnai dengan kekerasan dari aparat. Para peserta aksi berkemah berencana melanjutkan kegiatan ini hingga pengesahan RUU TNI dibatalkan.*
(km/n14)
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
