JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha Djoko Soegiarto Tjandra dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buronan Harun Masiku.
Pemeriksaan ini dilakukan lantaran Djoko Tjandra disebut pernah bertemu Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi hal tersebut kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Baca Juga:
"Informasi yang didapat dari penyidik, yang bersangkutan dimintakan keterangannya terkait pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM (Harun Masiku) di Kuala Lumpur," ujar Tessa, Rabu (9/4/2025).
Namun, KPK belum membeberkan detail kapan pertemuan itu berlangsung atau apa kaitannya langsung dengan dugaan suap PAW anggota DPR.
Baca Juga:
Tessa menyampaikan bahwa Djoko Tjandra disebut sempat meminta bantuan kepada Harun Masiku untuk mengurus sesuatu.
Namun, detail mengenai bentuk bantuan maupun aliran uang belum dapat disampaikan.
"Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST (Djoko Tjandra) kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini," kata Tessa.
Djoko Tjandra sendiri membantah mengenal Harun Masiku.
"Tidak, saya tidak kenal sama sekali," ucapnya singkat saat keluar dari Gedung KPK usai diperiksa.
Harun Masiku masih berstatus buron sejak 2020 dalam kasus suap senilai Rp 600 juta kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Sejumlah pihak, termasuk Wahyu dan perantaranya, telah divonis penjara dan kini bebas.
Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam perkara ini.
Hasto tengah diadili dengan dakwaan merintangi penyidikan dan diduga ikut memberi suap bersama Harun.
Djoko Tjandra sendiri bukan sosok baru dalam kasus besar. Ia merupakan eks terpidana kasus Cessie Bank Bali, surat jalan palsu, dan suap red notice Interpol serta fatwa MA, dengan total hukuman mencapai 9 tahun penjara.*
(dc)
LANGKAT Di tengah gelombang kesadaran kolektif masyarakat adat Nusantara terhadap hakhak atas tanah ulayat, sebuah langkah strategis dan p
Pemerintahan
Padangsidimpuan Sejumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi Mata Pena Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kot
Nasional
PADANGSIDEMPUANProyek Rehabilitasi Irigasi Daerah Irigasi Ujunggurap di Desa Hapinis, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidim
Nasional
JAKARTA Herlina, ibu dari Jorgiana Augustine, warga sipil yang ikut dalam aksi May Day pada 1 Mei 2025 dan kini ditetapkan sebagai tersangk
Nasional
BANJAR BARU Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I06 Banjarmasin menolak permintaan restitusi sebesar Rp287 juta yang diajukan keluar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
JAKARTA Mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat periode 20152017, Herman, resmi didakwa melakukan tindak pidana korupsi ber
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH United Nations Childrens Fund (UNICEF) memberikan dukungan aktif kepada Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan dan sosialisasi
Pemerintahan
JAKARTA Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakerna
Politik
MAKKAH Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengingatkan seluruh jamaah haji Indonesia untuk tidak membawa air zamzam di dalam koper ba
Internasional
