BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA -Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), tidak tinggal diam atas tuduhan beredarnya ijazah palsu yang diduga dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).
Seiring dengan menyebarnya berita hoaks ini, Jokowi menegaskan untuk mengambil langkah hukum guna melindungi nama baiknya.
Pada Senin (14/4/2025), Jokowi menemui massa yang datang ke rumahnya di Solo, Jawa Tengah, untuk menanyakan kebenaran soal ijazahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya kepada siapa pun, termasuk massa yang datang dengan permintaan tersebut.
"Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ke mereka," ujar Jokowi.
Jokowi juga menegaskan bahwa TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) tidak memiliki kewenangan untuk memaksa dirinya memperlihatkan ijazah aslinya.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum karena tuduhan ini telah mencemarkan nama baiknya.
"Fitnah ini sudah menyebar luas. Saya mempertimbangkan untuk membawa ini ke ranah hukum," ujarnya.
Terkait klaim bahwa UGM tidak dapat memberikan bukti yang cukup mengenai keaslian ijazahnya, Jokowi menjelaskan bahwa UGM sudah memberikan penjelasan terkait masalah ini.
UGM menegaskan bahwa hanya pemilik ijazah, dalam hal ini Jokowi, yang dapat menunjukkan dokumen tersebut.
Sebagai bukti transparansi, Jokowi mengundang wartawan untuk melihat langsung ijazahnya yang dimiliki sejak dari SD hingga S1 di UGM.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN