Kanwil Kemenkum Bali Lantik 51 Notaris Baru, Dorong Pengabdian Masyarakat dan Digitalisasi
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
BATU BARA — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Penegakan Hukum akan menggelar aksi unjuk rasa di wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 24 April 2025.
Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus dugaan pencabulan anak yang diduga melibatkan seorang pegawai PT Inalum berinisial TTBP.
Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Kapolda Sumatera Utara, disebutkan bahwa massa aksi akan memulai kegiatan di depan Kantor PT Inalum, Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, sekitar pukul 10.00 WIB.
Setelah itu, massa akan bergerak menuju Bidang Propam Polda Sumut melalui jalur tol, untuk melanjutkan aksi penyampaian aspirasi.
Diperkirakan sekitar 100 orang akan terlibat dalam aksi tersebut.
Mereka akan membawa perlengkapan aksi seperti mobil komando, spanduk, bendera, dan atribut lainnya sebagai bentuk penyampaian tuntutan mereka.
Dalam aksinya, Aliansi Peduli Penegakan Hukum menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya mendesak aparat penegak hukum segera menangkap TTBP, mempercepat proses hukum secara transparan, serta meminta perhatian khusus dari Kapolda Sumatera Utara terhadap penanganan kasus ini.
Mereka juga menuntut Bid Propam Polda Sumut untuk memeriksa kinerja jajaran Polres Batu Bara, termasuk mengevaluasi Kapolres Batu Bara dan Dewan Direksi PT Inalum.
"Kami meminta agar proses hukum terhadap TTBP ditangani dengan serius, profesional, dan tanpa intervensi. Tidak boleh ada upaya untuk mengaburkan hukum hanya karena pelaku berasal dari lingkungan BUMN," tegas Saharuddin Abbas Rambe, penanggung jawab aksi, dalam keterangannya.
Aksi ini akan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat, antara lain Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Presidium Rakyat Membangun Peradaban, Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGA-SU), Mandiri, Yayasan Generasi Nusantara, Jaringan Relawan Pendukung Indonesia Maju (JARPIM), serta Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GEBRAK).
Selain kepada Kapolda Sumut, surat pemberitahuan aksi ini juga telah ditembuskan kepada Komisi III, VI, dan VIII DPR RI, Menteri BUMN, serta jajaran manajemen PT Inalum, sebagai bentuk tekanan moral dan pengawalan publik terhadap kasus tersebut.*
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan aliansi Bongkar Ijazah Joko
POLITIK
MEDAN Warga di kawasan Gang Seroja, Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan tidak akan menggunakan gajinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
NASIONAL
JAKARTA Peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memprediksi Hari Raya Idul Fitr
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengundurkan diri dari jabatannya setelah
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Sebuah tragedi menimpa pasangan suami istri di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Arifin Siregar
PERISTIWA
BINJAI Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, menerima jajaran bagian hukum Pemko Binjai yang melaporkan perkembangan advokasi huku
NASIONAL