OTT KPK di BNPB Diduga Terkait Pengadaan Barang dan Jasa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP
NASIONAL
JAKARTA -Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, setelah terbukti melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin saat libur Lebaran 2025.
Sanksi tersebut berupa kewajiban magang selama tiga bulan di lingkungan Kemendagri.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam konferensi pers di Kantor Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/4/2025), menjelaskan bahwa Lucky Hakim diwajibkan menjalani program pendalaman tata kelola politik pemerintahan.
"Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan, dan paling tidak satu hari dalam seminggu Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kemendagri," ujar Bima.
Sanksi ini dijatuhkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sembilan saksi serta pendalaman oleh Inspektorat Kemendagri.
Lucky Hakim sebelumnya diketahui melakukan perjalanan ke Jepang saat libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, meskipun telah ada surat edaran yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri selama periode tersebut.
Foto-foto perjalanan Lucky ke Negeri Sakura sempat beredar luas di media sosial, sehingga menimbulkan polemik publik dan memicu respons keras dari Kemendagri.
"Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa kepala daerah tetap fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama momen penting keagamaan," tambah Bima.
Lucky Hakim sendiri menyatakan siap menjalani sanksi yang dijatuhkan kepadanya dan menghormati keputusan Kemendagri.
Ia telah diperiksa selama empat jam oleh Inspektorat pada 8 April 2025 sebagai bagian dari proses penegakan disiplin aparatur negara.*
(km/J006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama tim Kabinet Bayan
NASIONAL
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Gol
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah arahan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah
NASIONAL
LABUHANBATU Polda Sumatera Utara (Sumut) tengah mendalami prosedur penembakan terhadap seorang warga berinisial RA (34) yang diduga melaku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemb
NASIONAL
JAKARTA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI masih mengkaji wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti pole
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi wacana pembentukan panitia khusus (pansus) DPR untuk meninda
NASIONAL
JAKARTA Seorang pelajar berusia 15 tahun meninggal dunia setelah mengalami luka bacok dalam tawuran antarkelompok remaja di Jalan Raya Kel
HUKUM DAN KRIMINAL