Menko Polkam Desak Investigasi Menyeluruh atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menggelar pertemuan tertutup dengan tim kuasa hukumnya di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/4/2025) sore.
Pertemuan ini digelar di tengah ramainya kembali isu lama terkait dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi.
Jokowi yang datang mengenakan batik cokelat, tiba sekitar pukul 15.30 WIB. Ia langsung disambut oleh sejumlah pengacara termasuk Yakup Hasibuan yang menjadi salah satu tim kuasa hukumnya. Suasana pertemuan terlihat akrab dan santai.
"Ramai banget ini," ujar Jokowi singkat kepada awak media sebelum masuk ke lokasi.
Sebelum bertemu dengan tim kuasa hukum, Jokowi sempat bersilaturahmi dengan sejumlah menteri yang pernah membantunya dalam kabinet, antara lain Teten Masduki (eks Menkop UKM), Budi Karya Sumadi (eks Menhub), dan Wishnutama (eks Menparekraf).
Saat ditanya mengenai isi pertemuan, para mantan menteri menyebutkan bahwa pertemuan tersebut hanyalah ajang silaturahmi.
"Silaturahmi saja," ujar Teten Masduki.
"Ngobrol-ngobrol," sahut Wishnutama.
Isu mengenai ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan publik usai sejumlah orang dari Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPAU) mendatangi kediamannya, menuntut klarifikasi soal keaslian ijazah.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi sebelumnya telah menunjukkan ijazah dari tingkat SD hingga sarjana kepada 11 wartawan yang ia undang secara khusus.
Namun, pertemuan itu digelar tertutup dan wartawan dilarang mengambil foto atau video saat dokumentasi ijazah ditunjukkan.
Langkah Jokowi menemui tim hukumnya dinilai sebagai bentuk keseriusan menghadapi tudingan yang dinilainya tidak berdasar.*
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memuji kepemimpinan mantan Presiden ke7 Joko Widodo saat berkunjung ke kedia
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta keterangan jurnalis sekaligus pembawa acara televisi Karni Ilyas terkait dugaan ijazah palsu Presiden k
HUKUM DAN KRIMINAL