Wabup Asahan Tegas: Pengusaha Kayu Wajib Patuhi Aturan Tonase, Jaga Jalan Daerah
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
MEDAN -Komite Eksekutif Partai Buruh bersama Elemen Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada Kamis, 1 Mei 2025.
Aksi tersebut akan berlangsung di Kota Medan, dengan titik utama di depan Kantor Gubernur Sumut di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menyampaikan bahwa sekitar seribu buruh yang berasal dari lima Kabupaten/Kota di Sumut, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Binjai, Tebing Tinggi, dan Batubara, akan ikut serta dalam aksi tersebut.
Massa buruh akan mulai berkumpul di depan Istana Maimun Medan sekitar pukul 10.00 WIB, sebelum melakukan long march menuju Kantor Gubsu.
"Di Kantor Gubsu, kami akan berorasi menyuarakan tuntutan kami baik secara Nasional maupun Lokal, membentang poster, dan membagikan brosur tuntutan buruh Sumut," ujar Willy, Senin (28/4/2025).
Salah satu tuntutan lokal yang akan disuarakan oleh para buruh adalah permintaan kepada Gubernur Sumut, Bobby Nasution, untuk merealisasikan program perumahan layak dan murah bagi buruh di Sumut.
Menurut Willy, meskipun banyak buruh yang telah bekerja keras, namun banyak di antara mereka yang belum memiliki rumah yang layak huni.
"Banyak buruh di Sumut yang masih mengontrak rumah atau tinggal dengan mertua. Kami meminta Gubernur Bobby Nasution untuk tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar mewujudkan perumahan murah dan layak bagi buruh," ungkap Willy.
Selain tuntutan lokal terkait perumahan, para buruh juga akan menyuarakan sejumlah tuntutan nasional, seperti perlindungan hak-hak buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah rendahnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Sumut yang menurut Willy jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah industri lainnya di Indonesia.
"Di daerah lain, UMK sudah mencapai lima juta rupiah, sementara di Sumut hanya sekitar 3,2 juta rupiah. Ini menjadi salah satu faktor utama mengapa buruh di Sumut masih kesulitan untuk hidup layak," tegas Willy yang juga merupakan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut.
Willy berharap agar dalam aksi May Day 2025 nanti, Gubernur Bobby Nasution dapat mendengarkan dan menerima langsung aspirasi buruh.
Ia juga menekankan bahwa aksi tersebut akan berjalan dengan tertib dan damai, tanpa melibatkan kepentingan politik apapun.
"Kami berharap Gubsu Bobby dapat menerima kami di kantornya, karena aksi kami tidak hanya untuk menuntut hak-hak buruh, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan mereka di Sumut," tutup Willy.*
(tm/a008)
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita di te
EKONOMI