JAKARTA -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).
Langkah ini dinilai mendesak menyusul maraknya tindakan ormas yang dinilai kebablasan dalam menjalankan aktivitasnya di masyarakat.
Baca Juga:
Tito menegaskan perlunya pengawasan ketat, terutama dalam aspek keuangan dan transparansi operasional, sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum ormas.
"Banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Termasuk soal audit keuangan," ujar Tito kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).
Baca Juga:
Tito menambahkan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul adalah bagian dari demokrasi, namun tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, atau kekerasan.
Bahkan jika ditemukan unsur kesengajaan secara sistematis dari organisasi, maka ormas bisa dikenai pidana sebagai korporasi.
Menanggapi wacana ini, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan dukungan penuh terhadap revisi UU Ormas selama membawa kebaikan bagi masyarakat dan mendorong iklim sosial yang sehat.
"Kalau untuk kebaikan, ya pasti setuju. Apalagi untuk kemudahan investasi dan kegiatan masyarakat," ujar Bobby saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
BANJAR BARU Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I06 Banjarmasin menolak permintaan restitusi sebesar Rp287 juta yang diajukan keluar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
JAKARTA Mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat periode 20152017, Herman, resmi didakwa melakukan tindak pidana korupsi ber
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH United Nations Childrens Fund (UNICEF) memberikan dukungan aktif kepada Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan dan sosialisasi
Pemerintahan
JAKARTA Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakerna
Politik
MAKKAH Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengingatkan seluruh jamaah haji Indonesia untuk tidak membawa air zamzam di dalam koper ba
Internasional
MEDAN Sebanyak 3.596 Koperasi Merah Putih di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah resmi memiliki badan hukum dan tercatat di Kementerian H
Pemerintahan
TEL AVIV Jumlah korban tewas akibat serangan besarbesaran Iran terhadap wilayah Israel terus bertambah. Hingga Senin malam, total 24 orang
Internasional
PEMATANG SANTAR Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar resmi membacakan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait perkara perbuata
Nasional
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Polda Aceh menggelar kegiatan Bakti Kesehatan (Bakkes) yang dipusatkan di Aula Pr
Nasional
