360 Jemaah Haji Kloter 1 Debarkasi Medan Tiba di Tanah Air dengan Selamat
MEDAN Sebanyak 360 jemaah dan petugas haji yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 1 Debarkasi Medan tiba kembali di Tanah Air se
NASIONAL
JAKARTA -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan kunjungan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (29/4/2025).
Pertemuan tersebut membahas strategi pencegahan korupsi di tubuh Kementerian BUMN serta penguatan tata kelola di lembaga baru, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Dalam audiensi bersama pimpinan KPK, seperti Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono, serta Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, dibahas langkah-langkah konkret dalam membangun sistem pengawasan yang ketat di seluruh lini investasi dan manajemen aset BUMN.
"KPK siap mendukung penuh kegiatan Kementerian BUMN dan Danantara agar keuangan negara dikelola secara bersih dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Pertemuan ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut revisi UU BUMN yang menjadi dasar hukum pembentukan Danantara.
KPK menegaskan komitmennya untuk menutup setiap celah potensi korupsi yang bisa muncul dari pengelolaan 844 entitas BUMN yang akan dinaungi Danantara.
Erick Thohir mengatakan, kunjungannya ke KPK merupakan bentuk nyata menyelaraskan kebijakan BUMN dengan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Ia menekankan bahwa program bersih-bersih BUMN akan terus digencarkan.
"Kita tidak bisa menghapus sepenuhnya korupsi, tetapi bisa menekannya dengan sistem yang baik dan kepemimpinan yang kuat," tegas Erick.
Lebih lanjut, Erick menyebut ke depan akan dibentuk payung kerja sama resmi antara Kementerian BUMN dan KPK, guna memperkuat pengawasan serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas Danantara sebagai badan pengelola investasi nasional.
Ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda townhall Danantara, agar reformasi sistem dan tata kelola menjadi fondasi utama dalam menjawab tantangan ekonomi global.
"Value creation ke depan harus lebih tinggi. Kita harus membangun sistem yang efisien demi masa depan anak cucu," pungkas Erick.
Langkah ini menandai sinergi serius antara eksekutif dan lembaga antikorupsi untuk membangun BUMN yang modern, profesional, dan bebas dari praktik curang.*
(bs/a008)
MEDAN Sebanyak 360 jemaah dan petugas haji yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 1 Debarkasi Medan tiba kembali di Tanah Air se
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh mengumumkan bahwa Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Indonesia (BSI) Polda Aceh kini resmi beroperasi di ge
NASIONAL
LANGKAT Acara lepas sambut Komandan Batalyon Infanteri Raider 100/Prajurit Setia (Yonif Raider 100/PS) berlangsung khidmat di Markas Yon
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membantah tudingan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak memenuhi komitmen pembiayaan akomoda
OLAHRAGA
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik gun
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap belasan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta Barat se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah karyawan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak diperkenankan memasuki kantor pada Rabu, 3 Juni 2026, setelah Kejaksaan Agung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi
NASIONAL
JAKARTA Oditur militer menuntut empat prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontra
HUKUM DAN KRIMINAL