Erick Thohir Temui KPK, Tegaskan Komitmen Bersihkan BUMN dan Danantara dari Korupsi

JAKARTA -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan kunjungan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (29/4/2025).

Pertemuan tersebut membahas strategi pencegahan korupsi di tubuh Kementerian BUMN serta penguatan tata kelola di lembaga baru, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dalam audiensi bersama pimpinan KPK, seperti Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono, serta Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, dibahas langkah-langkah konkret dalam membangun sistem pengawasan yang ketat di seluruh lini investasi dan manajemen aset BUMN.

"KPK siap mendukung penuh kegiatan Kementerian BUMN dan Danantara agar keuangan negara dikelola secara bersih dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Pertemuan ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut revisi UU BUMN yang menjadi dasar hukum pembentukan Danantara.

KPK menegaskan komitmennya untuk menutup setiap celah potensi korupsi yang bisa muncul dari pengelolaan 844 entitas BUMN yang akan dinaungi Danantara.

Erick Thohir mengatakan, kunjungannya ke KPK merupakan bentuk nyata menyelaraskan kebijakan BUMN dengan agenda pemberantasan korupsi nasional.

Ia menekankan bahwa program bersih-bersih BUMN akan terus digencarkan.

"Kita tidak bisa menghapus sepenuhnya korupsi, tetapi bisa menekannya dengan sistem yang baik dan kepemimpinan yang kuat," tegas Erick.

Lebih lanjut, Erick menyebut ke depan akan dibentuk payung kerja sama resmi antara Kementerian BUMN dan KPK, guna memperkuat pengawasan serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas Danantara sebagai badan pengelola investasi nasional.

Ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda townhall Danantara, agar reformasi sistem dan tata kelola menjadi fondasi utama dalam menjawab tantangan ekonomi global.

"Value creation ke depan harus lebih tinggi. Kita harus membangun sistem yang efisien demi masa depan anak cucu," pungkas Erick.

Langkah ini menandai sinergi serius antara eksekutif dan lembaga antikorupsi untuk membangun BUMN yang modern, profesional, dan bebas dari praktik curang.*

(bs/a008)