Rapat Paripurna DPRD Batu Bara Bahas LKPJ Bupati 2024 dan Sampaikan Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan Kinerja OPD

BATU BARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2024 serta pembacaan rekomendasi, Selasa (29/4/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat.

Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga selesai, dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan dan stakeholder penting daerah. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Safi'i, SH, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, SE., MAP, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi, SH, seluruh anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan apresiasi atas sinergi DPRD yang telah mengawal pembahasan LKPJ Bupati secara objektif dan komprehensif. Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi landasan evaluatif yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

Tahapan Pembahasan Pansus LKPJ

Mengacu pada regulasi yang berlaku, pembahasan LKPJ Bupati dilakukan secara mendalam melalui serangkaian tahapan, yakni:

1. Rapat internal Pansus DPRD.

2. Rapat pembahasan LKPJ bersama para pengguna anggaran, seperti Kepala OPD, Badan, Kecamatan, dan BUMD.

3. Rapat lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

4. Penyusunan laporan akhir dan keputusan Pansus.

Pansus kemudian memberikan sejumlah rekomendasi strategis berdasarkan capaian target dan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan selama tahun anggaran 2024. Fokus utama evaluasi ditujukan kepada beberapa OPD dengan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Rekomendasi untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Dinas ini mendapat sorotan khusus, terutama dalam aspek pengelolaan layanan BPJS Kesehatan dan penanganan stunting. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:

Dinas diminta proaktif membangun komunikasi intensif dengan pihak BPJS Kesehatan agar solusi atas rendahnya keaktifan kepesertaan masyarakat dapat ditemukan, sehingga program Jaminan Kesehatan UHC Non Cut Off bisa diberlakukan kembali.

Validitas data NIK pada database Dukcapil perlu ditingkatkan melalui pembukaan posko pemutakhiran data dan sosialisasi aktif di desa-desa.

Dinas didorong mencari jalan keluar atas tunggakan peserta mandiri BPJS, termasuk permintaan moratorium atau pengurangan tunggakan kepada BPJS.

Layanan kesehatan tidak boleh ditolak meski ada tunggakan; koordinasi antara dinas dan fasilitas kesehatan sangat diperlukan.

Upaya penanganan stunting perlu melibatkan kemitraan dengan korporasi swasta melalui pemanfaatan dana CSR untuk pengadaan nutrisi.

Rekomendasi untuk RSUD Batu Bara

Rekomendasi untuk RSUD OK Arya Zulkarnain menekankan pada peningkatan pelayanan dan profesionalisme:

Rumah sakit milik pemerintah ini dituntut menjadi role model pelayanan prima, melampaui standar rumah sakit swasta.

Seluruh SDM, mulai dari dokter, perawat, hingga cleaning service dan satpam, harus mengedepankan sikap peduli, disiplin, dan tanggap dalam melayani masyarakat.

Kehadiran dokter tepat waktu menjadi sorotan utama agar tidak terjadi antrean panjang dan keterlambatan pelayanan.

Ketersediaan stok obat, terutama obat emergensi seperti anti-rabies dan serum anti-bisa ular, harus selalu dijaga.

Rekomendasi untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan

Dalam sektor pertanian, DPRD menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi:

Kinerja dinas harus dievaluasi agar target menjadikan Batu Bara sebagai lumbung pangan benar-benar terealisasi.

Bantuan pertanian dalam bentuk hibah harus diarahkan langsung kepada petani, bukan melalui koperasi, guna meningkatkan produktivitas.

Perlu kajian pemberian insentif kepada petani tanaman pangan agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara masif.

Koordinasi lintas sektor dibutuhkan dalam memperbaiki kerusakan tanggul Sidaludalu yang berpotensi mengancam ketahanan pertanian daerah.

Rapat Paripurna ini menunjukkan komitmen DPRD Kabupaten Batu Bara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui evaluasi LKPJ dan rekomendasi yang disampaikan, diharapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pembangunan di Kabupaten Batu Bara semakin meningkat ke depannya.*mk_03