Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata semangat kemerdekaan dalam memberikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa.
Hal ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi sejumlah pihak yang mempertanyakan relevansi dan implementasi program tersebut.
"Kalau ada pihak yang mempermasalahkan Sekolah Rakyat, mungkin kita perlu bertanya hatinya di mana," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurut Prasetyo, program Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan bagian dari perjuangan negara dalam menciptakan keadilan sosial, terutama di bidang pendidikan.
Pras, sapaan akrabnya, juga menyampaikan bahwa meskipun saat ini program telah berjalan di 159 titik lokasi, pemerintah belum merasa puas.
"Karena itulah kami terus berjuang. Bapak Presiden mendorong kami untuk bekerja secepat-cepatnya. Ini adalah kebanggaan bagi kita semua, terlebih menjelang usia kemerdekaan ke-80," tambahnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah Sekolah Rakyat pada akhir Agustus 2025, untuk meninjau langsung pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat.
Namun, ia belum bisa membeberkan lokasi pasti kunjungan tersebut.
"Launching Sekolah Rakyat sudah dilakukan pada 14 Juli lalu. Kunjungan Presiden rencananya akan dilakukan akhir bulan ini," jelasnya.
Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T) yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan formal secara optimal.
Program ini juga didukung dengan sistem pengajaran yang adaptif dan berbasis komunitas, dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat.*
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI