Pemerintah Rencanakan WFH ASN untuk Efisiensi, Pimpinan Komisi II Ingatkan Soal Pelayanan Publik
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
MEDAN – Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Komite Eksekutif Partai Buruh dan elemen Serikat Pekerja Serikat Buruh di Sumatera Utara menggelar aksi turun ke jalan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), Kamis (1/5/2025).
Aksi berlangsung di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan membawa sejumlah tuntutan dan seruan keras kepada Pemerintah Provinsi.
Massa mulai tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB. Sebelum menyampaikan orasi, para buruh juga membagikan bunga kepada aparat kepolisian sebagai simbol damai.
Dalam orasi yang disampaikan, para buruh menuntut Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di daerah.
Mereka juga menuntut penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta penyediaan rumah murah dan layak huni bagi buruh.
Salah satu poster yang dibawa massa bertuliskan:
"May Day 2025, Lindungi buruh dalam UU Ketenagakerjaan. Gubsu Bobby harus wujudkan perumahan murah dan layak huni."
Poster lain menyuarakan: "Hapus outsourcing, sahkan RUU pekerja rumah tangga, antisipasi PHK massal dan bentuk satgas PHK."
Salah satu orator juga menyampaikan keberatan atas acara seremonial yang diadakan Pemprov Sumut dalam memperingati May Day.
"Saat ini pemprov mengadakan kegiatan ceremony Hari Buruh, kami tidak ingin itu. Kami akan tunggu Bobby menemui kami," tegas sang orator melalui pengeras suara.
Terlihat sedikitnya 10 mobil aparat kepolisian berjaga di halaman Kantor Gubernur Sumut lengkap dengan pengamanan untuk mencegah kericuhan.
Namun, hingga siang hari, mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur belum terlihat di lokasi.
Aksi ini menjadi cerminan suara buruh yang terus mendesak kebijakan berpihak kepada kaum pekerja, khususnya dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di tengah gejolak ekonomi dan potensi PHK massal.*
(tm/a008)
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, hadir memenuhi undangan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, untuk berbuka puasa bersama m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, memberikan penjelasan terkait kasus dua Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Pulo Brayan Kota, Keca
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN PT Hutama Karya mengumumkan bahwa akan ada pemotongan tarif tol pada beberapa ruas tol Sumatera, termasuk Tol Kisaran. Penurunan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, pada hari Sabtu (14/3) meresmikan pembangunan 104 un
PEMERINTAHAN
LANGKAT Seorang tahanan kasus narkotika yang terlibat dalam peredaran 2.971 butir ekstasi, Mahlul Ridha, tewas dalam sebuah kecelakaan u
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII, Mafirion, mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam rangka membangun silaturahmi dan kolaborasi di bulan suci Ramadan, Anggota DPR RI Komisi XIII, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli
POLITIK
MEDAN Seorang pria bernama Eriza Wilmana (43), warga Kabupaten Deli Serdang, mengungkapkan keluhannya terhadap kinerja penyidik Ditreskr
HUKUM DAN KRIMINAL