bitvonline.com- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa praktik vasektomi diharamkan jika dilakukan untuk tujuan sterilisasi permanen, apalagi jika dijadikan syarat bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial (bansos).
Hal ini disampaikan menyusul usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerima bansos dan beasiswa.
Ketua MUI Bidang Fatwa, KH. Asrorun Ni'am Sholeh, menyatakan bahwa fatwa tersebut sudah ditegaskan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2012.
"Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar'i seperti sakit dan sejenisnya," ujar Ni'am dikutip dari situs resmi MUI, Kamis (1/5).
Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Abdul Muiz Ali, menambahkan bahwa ada lima syarat agar vasektomi diperbolehkan dalam Islam.
Di antaranya adalah tidak menyalahi syariat, tidak menyebabkan kemandulan permanen, adanya jaminan medis bahwa fungsi reproduksi bisa pulih, tidak menimbulkan mudharat, dan bukan bagian dari program kontrasepsi permanen.
Meski ada prosedur rekanalisasi untuk mengembalikan fungsi reproduksi setelah vasektomi, MUI menilai hasilnya tidak selalu menjamin kesuburan kembali.
"Pemerintah harus transparan dan objektif dalam sosialisasi vasektomi, termasuk menjelaskan biaya rekanalisasi yang mahal dan potensi kegagalannya," tegas Abdul.
MUI menekankan bahwa kontrasepsi dalam Islam bertujuan mengatur keturunan (tanzhim al-nasl), bukan untuk membatasi secara permanen (tahtid al-nasl), apalagi karena alasan gaya hidup bebas.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan kekhawatirannya terhadap beban ekonomi akibat tingginya angka kelahiran di keluarga tidak mampu. Ia mengusulkan vasektomi sebagai solusi agar beban reproduksi tidak hanya ditanggung perempuan.
"Perempuan jangan menanggung beban reproduksi sendiri. Harus laki-lakinya juga. Kenapa laki-laki? Karena kalau perempuannya lupa minum pil atau lainnya, tetap saja bisa hamil," ucap Dedi dalam pidatonya di Bandung, Senin (28/4).
Usulan ini pun memicu pro dan kontra, terutama di kalangan ulama dan aktivis perlindungan keluarga. MUI mengimbau agar kebijakan kependudukan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, etika, dan hak reproduksi yang bertanggung jawab.*
(cn/J006)
BANDA ACEH Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Dr H Taqwaddin, menerima penyerahan wakaf tanah seluas 5.611 meter persegi da
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kot
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung kondisi Jembatan Batang Angkola di Padang
PEMERINTAHAN
MADINA Tim gabungan Brimob dan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berhasil menyita 14 unit ekskavator dari lokasi tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disebut purapura tidak mengenal terdakwa Hari Karyuliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I kepada PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Dua unit alat berat jenis ekskavator diduga diamankan Tim Ditreskrimsus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di Kecamatan Sayur Mat
HUKUM DAN KRIMINAL
TEBING TINGGI Dedek Susanto, Bendahara Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mengurus pembuatan No
NASIONAL
Oleh Yakub F. IsmailDUNIA seolah dibuat tidak percaya setelah Israel dibantu Amerika Serikat (AS) dengan cepat dan tanpa abaaba langsung m
OPINI
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi daerah percontohan (pilot project) implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produkt
PEMERINTAHAN
