
Kopdes Merah Putih Jadi Mesin Ekonomi Baru Desa, Menkop Pastikan Pembangunan Dipercepat
JAKARTA Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono memastikan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah P
Pemerintahan
JAKARTA –Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (16/12/2024). Pertemuan ini membahas sejumlah pelanggaran hukum di bidang pertanian, salah satunya terkait penyebaran pupuk palsu yang semakin meresahkan petani.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Andi mengungkapkan bahwa dirinya meminta Kejaksaan Agung untuk memantau dan menindak tegas kasus tersebut. Menurut data yang ia sampaikan, ada 27 perusahaan yang diduga terlibat dalam peredaran pupuk palsu, dengan empat perusahaan telah dilaporkan ke penegak hukum.
“Ini merugikan petani kita kurang lebih Rp 3,2 triliun. Saya harap ini bisa segera ditindak tegas agar tidak semakin meresahkan petani dan keluarganya,” kata Andi.
Andi juga menyoroti pentingnya pengawasan Kejaksaan Agung terkait pelaksanaan subsidi pupuk senilai Rp 50 triliun agar swasembada pangan dapat terwujud dengan optimal.
Tak hanya itu, Andi juga melaporkan dugaan pungutan liar dalam distribusi alat pertanian yang seharusnya diberikan secara gratis kepada petani. Menurut laporan yang diterimanya, beberapa daerah mengalami praktik pemungutan yang merugikan petani.
“Ada informasi bahwa petani dimintai bayaran oleh oknum tertentu untuk alat-alat yang kami kirimkan, seperti traktor dan combine harvester. Ada yang membayar Rp 50 juta untuk satu unit, ada juga yang membayar Rp 3 juta untuk alat yang lebih kecil. Ini jelas tidak sesuai dengan perintah Bapak Presiden untuk membagikan alat tersebut secara gratis kepada petani,” ungkap Andi.
Andi berharap agar Kejaksaan Agung bisa mengawal ketat dugaan tindak pidana ini dan memastikan distribusi alat dan subsidi pertanian berjalan tanpa hambatan dan penyelewengan.
Menanggapi laporan ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengumpulan data sebelum memutuskan langkah lanjutan.
“Kita akan mengumpulkan data lebih dahulu karena ini baru masuk dan kami akan mengembangkan penyelidikan lebih lanjut. Pasti, kami akan menindak tegas jika ada bukti yang mendukung laporan ini,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin dengan tegas.
Jaksa Agung juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan pandang bulu dalam memproses laporan ini demi keadilan dan kepentingan petani.
Andi Amran berharap agar Kejaksaan Agung bisa bekerja sama untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertanian, baik dalam pemantauan pupuk palsu maupun penyelidikan dugaan pungutan liar.
“Saya berharap ini menjadi langkah awal yang efektif untuk menciptakan keadilan bagi petani kita dan memastikan distribusi subsidi dan alat pertanian berjalan sesuai dengan tujuan awalnya,” ujarnya.
Isu ini menjadi perhatian serius, mengingat dampak dari penyalahgunaan pupuk palsu dan pungutan liar dapat mengurangi kesejahteraan petani dan berimbas pada swasembada pangan di Indonesia. Kejaksaan Agung diharapkan dapat segera menindaklanjuti laporan ini demi menciptakan lingkungan pertanian yang adil dan berkelanjutan.
(N/014)
JAKARTA Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono memastikan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah P
PemerintahanJAKARTA Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang senga
PolitikJAKARTA Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Sawit Nasional. adse
PemerintahanACEH Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, memberikan sambutan hangat dan apresiasi tinggi kepada prajuritnya, L
OlahragaMEDAN Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang terus menunjukkan komitmennya dalam meningk
PemerintahanLANGKAT Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) resmi meluncurkan Unit Pamapta secara serentak di seluruh Polres jajaran. adsense
PemerintahanMEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan
EkonomiMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pembangunan kependudukan sebagai bagian dari
PemerintahanKLUKUNG Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Bali terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. adsense
PeristiwaPADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes., memastikan dukungannya kepada generasi muda berprestasi
Seni dan Budaya