Andi Amran Sulaiman Laporkan Pupuk Palsu dan Dugaan Pungutan Liar ke Kejaksaan Agung

JAKARTA –Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (16/12/2024). Pertemuan ini membahas sejumlah pelanggaran hukum di bidang pertanian, salah satunya terkait penyebaran pupuk palsu yang semakin meresahkan petani.

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Andi mengungkapkan bahwa dirinya meminta Kejaksaan Agung untuk memantau dan menindak tegas kasus tersebut. Menurut data yang ia sampaikan, ada 27 perusahaan yang diduga terlibat dalam peredaran pupuk palsu, dengan empat perusahaan telah dilaporkan ke penegak hukum.

“Ini merugikan petani kita kurang lebih Rp 3,2 triliun. Saya harap ini bisa segera ditindak tegas agar tidak semakin meresahkan petani dan keluarganya,” kata Andi.

Baca Juga:

• Kadin Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025 Capai 5,12 Persen, Jauh Lampaui Ekspektasi Pasar
• Komjen Dedi Prasetyo Resmi Jabat Wakapolri, Kapolri Tunjuk Sejumlah Pati dalam Rotasi dan Mutasi Polri Agustus 2025

Andi juga menyoroti pentingnya pengawasan Kejaksaan Agung terkait pelaksanaan subsidi pupuk senilai Rp 50 triliun agar swasembada pangan dapat terwujud dengan optimal.

Tak hanya itu, Andi juga melaporkan dugaan pungutan liar dalam distribusi alat pertanian yang seharusnya diberikan secara gratis kepada petani. Menurut laporan yang diterimanya, beberapa daerah mengalami praktik pemungutan yang merugikan petani.

Baca Juga:

• Dugaan Kekerasan Seksual Pemilik Pesantren di Tapsel Dilaporkan ke Polisi, Kapolres Belum Beri Keterangan
• Satpol PP dan Bea Cukai Razia Rokok Ilegal di Padangsidimpuan, 1.394 Bungkus Disita

“Ada informasi bahwa petani dimintai bayaran oleh oknum tertentu untuk alat-alat yang kami kirimkan, seperti traktor dan combine harvester. Ada yang membayar Rp 50 juta untuk satu unit, ada juga yang membayar Rp 3 juta untuk alat yang lebih kecil. Ini jelas tidak sesuai dengan perintah Bapak Presiden untuk membagikan alat tersebut secara gratis kepada petani,” ungkap Andi.

Andi berharap agar Kejaksaan Agung bisa mengawal ketat dugaan tindak pidana ini dan memastikan distribusi alat dan subsidi pertanian berjalan tanpa hambatan dan penyelewengan.

Menanggapi laporan ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengumpulan data sebelum memutuskan langkah lanjutan.

“Kita akan mengumpulkan data lebih dahulu karena ini baru masuk dan kami akan mengembangkan penyelidikan lebih lanjut. Pasti, kami akan menindak tegas jika ada bukti yang mendukung laporan ini,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin dengan tegas.

Jaksa Agung juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan pandang bulu dalam memproses laporan ini demi keadilan dan kepentingan petani.

Andi Amran berharap agar Kejaksaan Agung bisa bekerja sama untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertanian, baik dalam pemantauan pupuk palsu maupun penyelidikan dugaan pungutan liar.

“Saya berharap ini menjadi langkah awal yang efektif untuk menciptakan keadilan bagi petani kita dan memastikan distribusi subsidi dan alat pertanian berjalan sesuai dengan tujuan awalnya,” ujarnya.

Isu ini menjadi perhatian serius, mengingat dampak dari penyalahgunaan pupuk palsu dan pungutan liar dapat mengurangi kesejahteraan petani dan berimbas pada swasembada pangan di Indonesia. Kejaksaan Agung diharapkan dapat segera menindaklanjuti laporan ini demi menciptakan lingkungan pertanian yang adil dan berkelanjutan.

(N/014)