JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan membuat aturan sendiri terkait syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).
Hal ini disampaikan sebagai respons atas wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bansos, termasuk beasiswa dan bantuan pemerintah provinsi lainnya.
Baca Juga:
"Aturan enggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri," tegas Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).
Cak Imin menyatakan bahwa tidak ada ketentuan pemerintah pusat yang mensyaratkan kepesertaan program keluarga berencana (KB), apalagi vasektomi, sebagai syarat mutlak untuk menerima bantuan sosial.
Baca Juga:
"Enggak ada syarat itu (vasektomi). Pemerintah pusat tidak pernah mewajibkan KB sebagai syarat penerima bantuan," ujarnya menegaskan.
Pernyataan ini muncul menyusul pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi pada Senin (28/4/2025) di Bandung, yang menyampaikan rencananya untuk mengintegrasikan data peserta KB, terutama pria yang menjalani vasektomi, ke dalam sistem data penerima bantuan sosial.
Menurut Dedi, langkah ini bertujuan agar bantuan pemerintah lebih merata dan tidak hanya dinikmati oleh keluarga tertentu secara berulang.
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka malam pembukaan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 di area Jakarta International Ex
Pemerintahan
JAKARTA Acara unduh mantu pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise digelar meriah di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (19/6/2
Entertainment
JAKARTA Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menegaskan belum ada kepastian soal kemungkinan Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Part
Politik
JAKARTA Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan pengembalian empat pulau ke Provinsi Aceh menuai apresiasi dari pengamat politik
Politik
BATU BARA Masih dengan suasana bahagia atas pernikahan putri dari Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si, keluarga besar B
Seni dan Budaya
JAKARTA Musisi legendaris Fariz RM kembali menjalani proses hukum atas dugaan kasus kepemilikan dan peredaran narkotika. Sidang kedua d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), M. Armand Effendy Pohan, menegaskan pentingnya peran gener
Pemerintahan
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara mengungkap 6 laporan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (T
Hukum dan Kriminal
SURABAYA Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali mencuat di Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria bernama Nur Hidayat (49) diduga
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jende
Nasional
