"Jangan sampai yang dijamin kesehatannya, kelahirannya, perumahannya, bantuannya, semua keluarga itu-itu saja. Kalau belum ber-KB, KB dahulu. Dan KB-nya harus pria, ini serius," ucap Dedi dalam pernyataannya.
Namun, rencana tersebut menuai kontroversi dan dianggap bertentangan dengan kebijakan nasional yang menjamin akses bansos tanpa diskriminasi terhadap status program KB.
Cak Imin menegaskan bahwa setiap kebijakan bansos harus tetap mengacu pada regulasi pusat, serta menjunjung tinggi hak dasar warga negara untuk mendapatkan bantuan tanpa syarat diskriminatif.*