BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
LANGSA -Puluhan spanduk bertuliskan "Segera Lantik Wali Kota Langsa!!! Jangan Tunda Kehendak Rakyat" terpampang di berbagai sudut Kota Langsa.
Desakan ini datang dari Solidaritas Masyarakat Sipil (SOMASI) yang menuntut percepatan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa terpilih hasil Pilkada 2024.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa gelombang tekanan terhadap DPRK Langsa terus meningkat. SOMASI menyebut respons dingin wakil rakyat terhadap dua aksi sebelumnya telah memicu rencana aksi lanjutan yang lebih besar.
Aksi Damai dengan Dapur Umum dan Massa dari 66 Gampong
Koordinator SOMASI, Zulfadli dari LSM Perintis, menyampaikan bahwa aksi akan digelar Kamis, 8 Mei 2025 di depan Gedung DPRK Langsa, Jalan Cut Nyak Dhien, Gampong Jawa. Ratusan massa dari 66 gampong se-Kota Langsa dipastikan hadir.
"Aksi ini murni desakan masyarakat. Tidak ada kepentingan politik. Kami ingin wakil rakyat segera menyelesaikan proses pelantikan kepala daerah terpilih," tegas Zulfadli.
Sebagai bentuk solidaritas, SOMASI juga akan menyiapkan dapur umum bagi peserta aksi maupun anggota dewan yang sedang menjalankan tugas.
Tekanan Meluas, Dukungan dari Tokoh dan Lembaga Masyarakat
Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai unsur, mulai dari kepala desa, OKP, ormas, LSM, tokoh pemuda, mukim, hingga tuha peut. Mereka berharap tidak ada lagi penundaan atas mandat rakyat yang telah disampaikan lewat Pilkada.
"Kami akan tetap di Gedung DPRK sampai tahapan pelantikan diselesaikan. Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai rakyat," ujar Zulfadli.
Ia juga menegaskan bahwa aksi akan berjalan damai. Para koordinator desa telah diimbau untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis.*
(ws/j006)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN