Pemprov Sumut dan Pemkab Nias Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan di Kepulauan Nias
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias akan dilaku
KESEHATAN
LANGSA -Puluhan spanduk bertuliskan "Segera Lantik Wali Kota Langsa!!! Jangan Tunda Kehendak Rakyat" terpampang di berbagai sudut Kota Langsa.
Desakan ini datang dari Solidaritas Masyarakat Sipil (SOMASI) yang menuntut percepatan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa terpilih hasil Pilkada 2024.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa gelombang tekanan terhadap DPRK Langsa terus meningkat. SOMASI menyebut respons dingin wakil rakyat terhadap dua aksi sebelumnya telah memicu rencana aksi lanjutan yang lebih besar.
Aksi Damai dengan Dapur Umum dan Massa dari 66 Gampong
Koordinator SOMASI, Zulfadli dari LSM Perintis, menyampaikan bahwa aksi akan digelar Kamis, 8 Mei 2025 di depan Gedung DPRK Langsa, Jalan Cut Nyak Dhien, Gampong Jawa. Ratusan massa dari 66 gampong se-Kota Langsa dipastikan hadir.
"Aksi ini murni desakan masyarakat. Tidak ada kepentingan politik. Kami ingin wakil rakyat segera menyelesaikan proses pelantikan kepala daerah terpilih," tegas Zulfadli.
Sebagai bentuk solidaritas, SOMASI juga akan menyiapkan dapur umum bagi peserta aksi maupun anggota dewan yang sedang menjalankan tugas.
Tekanan Meluas, Dukungan dari Tokoh dan Lembaga Masyarakat
Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai unsur, mulai dari kepala desa, OKP, ormas, LSM, tokoh pemuda, mukim, hingga tuha peut. Mereka berharap tidak ada lagi penundaan atas mandat rakyat yang telah disampaikan lewat Pilkada.
"Kami akan tetap di Gedung DPRK sampai tahapan pelantikan diselesaikan. Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai rakyat," ujar Zulfadli.
Ia juga menegaskan bahwa aksi akan berjalan damai. Para koordinator desa telah diimbau untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis.*
(ws/j006)
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias akan dilaku
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama para ulama menemui Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan tersebut
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kristiani Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Keja
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan lima persoalan yang dinilai menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh saat memi
PEMERINTAHAN
MEDAN Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan menyatakan hasil investigasi internal menyimpulkan bahwa meninggalnya Genial Gavens
PERISTIWA
MEDAN Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mahmud Mulyadi, menegaskan bahwa sengketa yang masih berada dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BLANGKEJEREN Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Gayo Lues, Aceh, dr. H. Nevirizal M.Kes., M.H., resmi mengundurkan diri d
NASIONAL
MEDAN Langkah Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumatera Utara sebelum agenda
POLITIK
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebag
NASIONAL