Gokil! Tembus 4 Besar Terendah Nasional, Pemprov Sumut Jaga Inflasi 2,71% Lewat Pangan Murah
MEDAN Tingkat inflasi Sumatera Utara (Sumut) tercatat 2,71 persen secara year on year (yoy) pada September 2026. Angka tersebut menempatka
EKONOMI
JAKARTA -Puluhan nasabah bank yang terhubung dengan program asuransi PT Asuransi Jiwasraya mendatangi Kejaksaan Agung, Kamis (6/5), menuntut kejelasan atas dana mereka yang tertahan selama lebih dari tujuh tahun. Total dana milik 63 orang nasabah yang belum dicairkan disebut mencapai Rp 174 miliar.
Perwakilan nasabah, Machril, mengungkapkan bahwa para pensiunan ini bukan nasabah langsung Jiwasraya, melainkan awalnya adalah nasabah sejumlah bank yang menawarkan produk asuransi Jiwasraya sebagai instrumen investasi tambahan.
"Saya dirayu oleh orang bank untuk masuk ke produk Jiwasraya. Mereka bilang dapat cover asuransi, aman, kecuali kalau negara bangkrut. Siapa yang enggak percaya?" kata Machril di depan kantor Kejaksaan Agung.
Dana yang ditempatkan para pensiunan dalam produk tersebut kini tidak dapat dicairkan karena tersangkut kasus korupsi besar yang melibatkan Jiwasraya. Meskipun telah ada putusan pengadilan yang inkracht terhadap para pelaku korupsi Jiwasraya, dana nasabah belum juga dikembalikan.
"Sudah tujuh tahun dana kami tertahan. Sudah inkrah, masih juga tidak dibayar. Ini bukan karena negara tidak mampu, tapi karena tidak ada niat membayar," tegas Machril yang mengaku memiliki dana Rp500 juta di dalam produk tersebut.
Sebagaimana diketahui, Jiwasraya sejak 2009 menghadapi kondisi insolvensi. Produk JS Saving Plan yang menawarkan bunga tinggi hingga 13 persen justru menjadi bumerang ketika investasi perusahaan merugi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 16,8 triliun, berdasarkan audit BPK.
Kasus ini telah menyeret sejumlah nama besar ke penjara seperti Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan mantan direksi Jiwasraya. Bahkan, Dirjen Anggaran Kemenkeu nonaktif Isa Rachmatarwata kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Meski demikian, para korban berharap pemerintah, terutama Kejaksaan Agung dan Presiden, dapat segera menyelesaikan polemik ini secara adil dan manusiawi.
"Kami hanya menuntut hak kami. Uang pensiun, bukan uang spekulasi," tutup Machril dengan nada kecewa.*
(km/j006)
MEDAN Tingkat inflasi Sumatera Utara (Sumut) tercatat 2,71 persen secara year on year (yoy) pada September 2026. Angka tersebut menempatka
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan unt
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menilai keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Kota Medan dapat menjadi modal pentin
PARIWISATA
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendorong transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehata
PEMERINTAHAN
MEDAN MB, perempuan yang sempat viral melalui video pernyataan terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, telah memenuhi panggilan penyidik Di
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bus Bintang Utara mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lab
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang mencabut pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memajang tumpukan uang senilai Rp13,2 triliun yang akan diserahkan kepada negara. Uang tersebut merupak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas bersama sejumlah dokter kecil mempraktikkan cara mencuci tangan pakai sabun dalam pering
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat intervensi pasar untuk menekan harga cabai dan menjaga stabilitas infl
EKONOMI