Komisi III DPR RI Kritik Kompolnas Terkait Dugaan Pelanggaran SOP Kapolres Belawan dalam Insiden Tawuran

BELAWAN - Pernyataan Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) terkait dugaan pelanggaran SOP oleh Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan dalam insiden penembakan seorang remaja saat tawuran, menuai kritik tajam dari Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca Pandjaitan XIII.

Dalam keterangannya pada Sabtu (10/5), Hinca menilai Kompolnas terlalu tergesa-gesa dalam memberikan pernyataan kepada publik tanpa pendalaman dan verifikasi menyeluruh.

Ia menekankan bahwa Kompolnas seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum melontarkan statemen yang bisa memperkeruh suasana.

Baca Juga:

• Kapolres Belawan Nonaktif AKBP Oloan Masih Dipatsus, Kasus Penembakan Dua Remaja Tunggu Keputusan Mabes
• Kompolnas: Polri Harus Jadi Bagian dari Masyarakat di Era Keterbukaan

"Sebaiknya Kompolnas cari data dan informasi yang akurat (5W1H) sebelum melepas statemen, apalagi terasa keraguan dan kegamangan Kompolnas dalam menangani masalah ini," ujar Hinca.

Hinca menilai, dalam kondisi darurat seperti tawuran bersenjata tajam yang mengancam nyawa warga, keputusan cepat dari aparat di lapangan, termasuk penggunaan senjata api, merupakan bagian dari tanggung jawab untuk melindungi masyarakat.

Baca Juga:

• Hinca Pandjaitan Kritik Ketua PDIP Sumut Soal Polemik Empat Pulau: “Logikanya Salah!”
• Roy Suryo Bakal Lapor Penyidik, Jokowi: "UGM Nggak Dipercaya, Bareskrim Nggak Dipercaya, Mau Percaya Siapa?"

"Kapolres harus bertindak cepat. Apakah kita akan menyalahkan Kapolres karena mengambil keputusan tegas dalam situasi genting? Ini bukan situasi biasa," ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa penilaian terhadap aparat harus dilakukan secara objektif dan berbasis pada data, bukan sekadar dugaan.

Menurutnya, Kompolnas harus menunggu hasil penyelidikan yang lengkap sebelum menarik kesimpulan atau menyampaikan tuduhan kepada publik.

"Kalau Kompolnas merasa ada pelanggaran, pastikan dulu ada bukti yang jelas. Kita berbicara soal nyawa, keadilan, dan citra kepolisian," imbuhnya.

Sebelumnya, Kompolnas melalui Komisioner Chairul Anam menyatakan bahwa pihaknya mendalami dugaan pelanggaran SOP oleh Kapolres Belawan.

Mereka mempertanyakan apakah tembakan yang dilepaskan dalam insiden tersebut sudah sesuai prosedur, meski mengakui adanya ancaman senjata tajam saat tawuran berlangsung.

Namun, kritik juga datang dari masyarakat Belawan yang menilai Kompolnas tidak memahami situasi lapangan. Seorang warga menyebut Kompolnas lebih reaktif ketimbang preventif.

"Kompolnas harusnya turun langsung ke Belawan, lihat sendiri kondisi di sini. Jangan hanya mengandalkan laporan dari jauh," ujar warga tersebut.

Kekhawatiran masyarakat semakin besar setelah tawuran susulan kembali pecah pada 10 Mei 2025, menewaskan seorang remaja bernama Ibnu Saddam Husairi Lubis akibat luka bacok. Kondisi ini semakin mempertegas betapa kompleks dan berbahayanya situasi keamanan di Belawan.

"Kami takut korban terus bertambah. Polisi harus tegas, tapi jangan disalahkan jika mereka bertindak untuk melindungi warga," kata warga lainnya.

Hinca menutup pernyataannya dengan menyerukan semua pihak untuk bersikap bijak dan menunggu hasil penyelidikan resmi demi keadilan bagi semua pihak.

"Ini soal nyawa dan keadilan. Jangan terburu-buru menilai. Biarkan proses hukum bekerja secara transparan," pungkasnya.*

(tb/j006)

Kapolres Belawan Nonaktif AKBP Oloan Masih Dipatsus, Kasus Penembakan Dua Remaja Tunggu Keputusan Mabes

Kompolnas: Polri Harus Jadi Bagian dari Masyarakat di Era Keterbukaan

Hinca Pandjaitan Kritik Ketua PDIP Sumut Soal Polemik Empat Pulau: “Logikanya Salah!”

Roy Suryo Bakal Lapor Penyidik, Jokowi: "UGM Nggak Dipercaya, Bareskrim Nggak Dipercaya, Mau Percaya Siapa?"

Tak Hanya Kapolres, Petugas Tol Juga Jadi Korban Serangan Kelompok Tawuran di Medan

Kompolnas Telusuri Kasus Penembakan Remaja oleh Kapolres Belawan, Evaluasi SOP Penggunaan Senjata