MAJALENGKA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan usulan kontroversial namun humanis dalam penanganan tindak pidana ringan, khususnya pencurian dengan nilai kerugian di bawah Rp10 juta.
Usulan tersebut disampaikan Dedi saat mengukuhkan pengurus masyarakat adat budaya 'Danghyang Rundayan Talaga' di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Senin (12/5/2025).
"Nu maling di bawah Rp10 juta, daripada di penjara, mending keneh di ka barak militer keun," ujar Dedi.
Ia menyatakan bahwa pencuri kecil tidak perlu dipenjara, melainkan cukup dibina di barak militer dengan pendekatan keadilan restoratif.
Dedi menekankan bahwa keputusan tersebut tetap akan melewati proses hukum, namun akan lebih diarahkan ke pembinaan sosial dan kerja produktif.
Menurutnya, biaya penanganan hukum terhadap pencurian kecil sangat tidak sebanding.
"Malingna Rp3 juta, biayana beak Rp50 juta. Mending keneh urang barak militer keun, sina kuli manggul, sina kuli macul, sina kuli tandur," jelas Dedi.
Ia juga menegaskan bahwa pelaku kejahatan besar seperti korupsi tetap harus dihukum berat.
"Koruptor mah penjarakeun, maling hayam mah bebaskeun," tambahnya.
Dalam waktu dekat, Dedi mengaku akan bekerja sama dengan Polda Jawa Barat untuk mengimplementasikan konsep keadilan restoratif ini.
Program dijadwalkan mulai berjalan pada Juni hingga Juli 2025 dengan melibatkan para bupati di seluruh Jawa Barat.
Lebih dari sekadar penghematan anggaran, Dedi menilai program ini akan mengurangi angka kemiskinan.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
