Bareskrim Kejar Dua Bandar Narkoba yang Setor Rp2,8 Miliar ke Eks Kapolres Bima Kota
JAKARTA Bareskrim Polri terus memburu dua bandar narkoba yang menyetorkan uang sebesar Rp2,8 miliar kepada eks Kapolres Bima Kota, AKBP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, secara tegas menolak wacana legalisasi kasino di Indonesia.
Ia menilai, kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral bangsa, serta prinsip dasar konstitusi Indonesia.
"Tidak ada agama yang mentolerir perjudian," tegas Anwar, Selasa (13/5).
Anwar menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan mengakui Tuhan Yang Maha Esa harus konsisten dalam menjaga moralitas publik dan tidak memberi ruang pada praktik yang merusak jati diri bangsa.
Ia menekankan, membiarkan perjudian seperti kasino dilegalkan sama artinya dengan negara menanggalkan komitmennya terhadap nilai-nilai keagamaan dan moral.
"Kalau negara membiarkan perjudian berkembang, berarti negara ikut merusak moral dan identitas bangsanya sendiri," ujar Anwar.
Anwar juga menyoroti ketimpangan yang terjadi dalam praktik perjudian di kasino.
Menurutnya, pemain akan selalu kalah dan kasino akan terus diuntungkan.
"Siapa saja yang bermain di kasino pasti akan rugi. Kalau begitu, untuk apa negara melegalkannya?" lanjutnya.
Ia mempertanyakan motif di balik wacana tersebut, yang menurutnya dapat membuka jalan bagi kebijakan lain yang lebih merusak nilai-nilai bangsa.
Anwar pun mengingatkan bahwa pemerintah sendiri dalam surat edaran soal judi online telah menyatakan bahwa perjudian dapat memicu kerugian finansial, gangguan mental, hingga masalah sosial.
JAKARTA Bareskrim Polri terus memburu dua bandar narkoba yang menyetorkan uang sebesar Rp2,8 miliar kepada eks Kapolres Bima Kota, AKBP
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mutu pelayanan publik melalui diseminasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap praktik sistematis sejumlah perusahaan dalam menghindari kewajiban memba
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, atau akrab disapa Gus Yaqut, membeberkan pertimbangannya saat menetapkan pembagian ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menilai polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, seharusnya
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II
NASIONAL
MALUKU Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai terbukti menganiaya seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian p
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat pengawasan harga dan mengintensifkan operasi pasar menjelang Idulf
EKONOMI
PALUTA Polsek Padang Bolak melalui Polsubsektor Simangambat menggelar kegiatan himbauan kepada para penampung atau toke brondolan buah k
HUKUM DAN KRIMINAL