
Fawer Sihite: Wesly Silalahi Bisa Dimakzulkan
PEMATANGSIANTAR Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, melontarkan kecaman keras atas dugaan pernyataan Wali Kota Pematan
NasionalJAKARTA – Wacana legalisasi kasino yang diusulkan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Menariknya, dukungan datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menyebut bahwa dampak kasino lebih terukur dibandingkan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang kini marak dan meresahkan publik.
"Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol & Pinjol harus dihentikan," tulis Susi Pudjiastuti melalui akun X.
Baca Juga:
Pernyataan tersebut menjadi sorotan publik dan langsung memicu perdebatan di media sosial.
Banyak netizen yang setuju dengan pandangan Susi, menyebut bahwa kasino dapat dikendalikan secara legal dan memberikan pemasukan negara yang signifikan jika diawasi dengan baik.
Namun, tak sedikit pula yang menentang karena khawatir akan membuka ruang baru bagi praktik korupsi dan ketimpangan sosial.
Sebelumnya, Galih Kartasasmita mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan sektor-sektor nonkonvensional, seperti kasino, dalam upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Selama ini kita terlalu bergantung pada sumber daya alam. Padahal banyak negara, seperti Uni Emirat Arab, sudah mulai beralih ke sektor lain setelah krisis minyak. Kita juga harus berpikir ke sana," ujar Galih saat rapat bersama kementerian terkait.
Galih menekankan bahwa legalisasi kasino bisa menjadi salah satu strategi alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara, dengan catatan pengelolaan dan pengawasan dilakukan secara profesional dan transparan.
Sementara itu, opini masyarakat masih terbagi.
Sejumlah pengguna media sosial menilai bahwa kasino di beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia telah dikelola secara baik dan hanya menyasar kalangan tertentu yang memiliki kemampuan finansial.
"Aku belum pernah ke kasino, tapi dari cerita teman, itu lebih terukur. Masuk harus tukar uang, penampilan harus rapi. Dan bukan sembarang orang yang masuk," tulis akun @marcerrrinn.
Namun, tidak sedikit pula yang menolak gagasan ini karena khawatir membuka peluang baru bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan.
"Tidak setuju, karena malah akan jadi pemicu baru pejabat korupsi. Hiburan mewah seperti kasino bisa jadi alasan baru mereka korupsi," ujar akun @justtrashtalk19.
Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait wacana ini.
Namun diskursus di ruang publik menunjukkan bahwa topik legalisasi kasino telah membuka kembali perdebatan tentang sumber-sumber penerimaan negara yang ideal di tengah era digital dan tantangan ekonomi pascapandemi.
(gl/a008)
PEMATANGSIANTAR Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, melontarkan kecaman keras atas dugaan pernyataan Wali Kota Pematan
NasionalBINJAI Dugaan korupsi dana insentif fiskal tahun anggaran 2024 di Kota Binjai semakin mengemuka. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Ju
PemerintahanJAKARTA Ketegangan antara Israel dan Iran kembali meningkat tajam setelah Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, melontarkan ancaman se
InternasionalJAKARTA Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa keputusan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pole
NasionalJEMBRANA Kepolisian Resor (Polres) Jembrana menunjukkan komitmennya dalam mendukung proses demokrasi dengan menghadiri Rapat Koordinasi
PemerintahanBANDA ACEH Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh pada Senin (16/6/2025) siang, memprotes penetapan empat
PeristiwaJAKARTA Putra sulung musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Al Ghazali, resmi menikahi kekasih lamanya, Alyssa Paramitha Daguise. Prosesi
EntertainmentJAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) menepis tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialamatkan kepada prajuritnya terkai
Hukum dan KriminalJAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Yasonna Laoly, menanggapi keras pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut t
NasionalJAKARTA Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan polemik kepemilik
Nasional