OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Wacana legalisasi kasino yang diusulkan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Menariknya, dukungan datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menyebut bahwa dampak kasino lebih terukur dibandingkan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang kini marak dan meresahkan publik.
"Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol & Pinjol harus dihentikan," tulis Susi Pudjiastuti melalui akun X.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan publik dan langsung memicu perdebatan di media sosial.
Banyak netizen yang setuju dengan pandangan Susi, menyebut bahwa kasino dapat dikendalikan secara legal dan memberikan pemasukan negara yang signifikan jika diawasi dengan baik.
Namun, tak sedikit pula yang menentang karena khawatir akan membuka ruang baru bagi praktik korupsi dan ketimpangan sosial.
Sebelumnya, Galih Kartasasmita mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan sektor-sektor nonkonvensional, seperti kasino, dalam upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Selama ini kita terlalu bergantung pada sumber daya alam. Padahal banyak negara, seperti Uni Emirat Arab, sudah mulai beralih ke sektor lain setelah krisis minyak. Kita juga harus berpikir ke sana," ujar Galih saat rapat bersama kementerian terkait.
Galih menekankan bahwa legalisasi kasino bisa menjadi salah satu strategi alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara, dengan catatan pengelolaan dan pengawasan dilakukan secara profesional dan transparan.
Sementara itu, opini masyarakat masih terbagi.
Sejumlah pengguna media sosial menilai bahwa kasino di beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia telah dikelola secara baik dan hanya menyasar kalangan tertentu yang memiliki kemampuan finansial.
"Aku belum pernah ke kasino, tapi dari cerita teman, itu lebih terukur. Masuk harus tukar uang, penampilan harus rapi. Dan bukan sembarang orang yang masuk," tulis akun @marcerrrinn.
Namun, tidak sedikit pula yang menolak gagasan ini karena khawatir membuka peluang baru bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan.
"Tidak setuju, karena malah akan jadi pemicu baru pejabat korupsi. Hiburan mewah seperti kasino bisa jadi alasan baru mereka korupsi," ujar akun @justtrashtalk19.
Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait wacana ini.
Namun diskursus di ruang publik menunjukkan bahwa topik legalisasi kasino telah membuka kembali perdebatan tentang sumber-sumber penerimaan negara yang ideal di tengah era digital dan tantangan ekonomi pascapandemi.
(gl/a008)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL