Jokowi Berulang Kali Tanya: Kapan Saya Bisa Tunjukkan Ijazah Asli ke Rakyat Indonesia?
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan belanja yang meningkat.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin, 6 April 2026, Purbaya menegaskan kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat penerimaan negara tanpa mengganggu iklim investasi.
"Optimalisasi pendapatan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperkuat basis penerimaan secara struktural," ujarnya.Baca Juga:
Pemerintah, kata dia, akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan terintegrasi.
Selain penguatan pengawasan, kebijakan juga mencakup pemberian insentif perpajakan yang terukur serta penyempurnaan regulasi agar lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum.
Di sektor perpajakan, pemerintah menetapkan empat fokus utama, yakni implementasi sistem coretax untuk meningkatkan kepatuhan, penguatan regulasi, pemberian insentif yang tepat sasaran, serta optimalisasi penagihan dan perbaikan manajemen restitusi.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan sistem coretax mulai menunjukkan stabilitas. Pemerintah juga memperpanjang batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 30 April 2026 tanpa sanksi.
"Per 31 Maret, sekitar 410 ribu SPT masuk dalam satu hari," kata Bimo.
Selain pajak, pemerintah juga memperkuat penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai melalui pemanfaatan teknologi, termasuk penggunaan Trade AI untuk mendeteksi praktik under invoicing dan peredaran barang kena cukai ilegal.
Sementara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah akan melakukan evaluasi tarif secara berkala, memperluas sistem digital, serta meningkatkan pengawasan melalui integrasi data dan analisis risiko.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.*
(mt/dh)
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG UTARA Polisi menyelidiki temuan benda menyerupai peluru mimis senapan angin di dalam potongan daging sapi yang menjadi menu Prog
PERISTIWA
SOLO Sidang gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Kamis, 27 Ag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) bersama warga lainnya tertahan saat hendak menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat,
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yak
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut memperkuat sinergi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membubarkan diri dan meninggalkan area depan Gedung DPR/M
PERISTIWA
JAKARTA DPR RI menyetujui Sarjito sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otorita
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL