Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akhirnya menemui perwakilan massa aksi yang menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, di kantor Kementerian Sosial, Kamis (15/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan demonstran dari Gerakan Masyarakat Adili Soeharto menyerahkan dokumen petisi masyarakat sipil serta pernyataan bersama dari komunitas internasional yang menolak rencana pemberian gelar tersebut.
"Saya terima dokumennya," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial akan mendengarkan semua pandangan publik, baik yang mendukung maupun yang menolak, sebagai bagian dari proses kajian terhadap usulan gelar pahlawan.
Salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tersebut adalah Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.
Ia menolak pemberian gelar kepada Soeharto dengan alasan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 masih berlaku dan belum dicabut hingga saat ini.
"Janganlah apa yang pernah tercatat jelas dalam sejarah pemerintahan dilupakan dengan menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional," ujar Usman.
Senada dengan Usman, Jane Rosalina dari KontraS juga menyuarakan kekhawatiran atas upaya yang dianggap sebagai bentuk impunitas terhadap pelanggaran HAM di masa Orde Baru.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Malik Haramain, Staf Khusus Mensos, menyatakan bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan pertimbangan dan akan dibahas oleh tim pengkaji dan peneliti independen yang telah dibentuk Kemensos.
"Tentu saja pembahasannya ada di tim pengkaji dan peneliti. Setelah itu, hasilnya akan direkomendasikan ke Dewan Gelar," jelas Malik.
Ia menambahkan bahwa usulan gelar pahlawan nasional berasal dari Pemkab, Pemkot, atau Pemprov, yang kemudian dikaji secara objektif dan menyeluruh sebelum diputuskan.
Sebelumnya, sejumlah pihak seperti Partai Golkar telah menyatakan dukungan terhadap usulan gelar tersebut, namun polemik terus bergulir di tengah masyarakat, terutama menyangkut rekam jejak Soeharto selama menjabat presiden selama lebih dari tiga dekade.*
(d/a008)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL