Nasib Praperadilan Roy Suryo Ditentukan 20 Juli
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan sidang praperadilan yang diajukan Roy Suryo pada Senin, 20
NASIONAL
DENPASAR — Sebanyak 13 ribu pecalang dari 1.500 desa adat se-Bali memadati Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Renon, pada Sabtu (17/5/2025), dalam perhelatan Gelar Agung Pecalang yang sarat akan semangat persatuan dan penegakan kearifan lokal.
Dengan balutan seragam hitam, kain saput poleng, dan udeng khas Bali, para pecalang tampil gagah dan kompak.
Bahkan, kehadiran 15 pecalang wanita dari Batukaru, Kabupaten Tabanan, turut menunjukkan bahwa pengabdian menjaga desa adat bukan hanya milik laki-laki.
Dalam aksi ini, para pecalang menyampaikan tiga pernyataan sikap yang menegaskan posisi mereka sebagai penjaga harmoni dan keamanan berbasis adat.
Pertama, mereka menolak kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berkedok menjaga keamanan namun justru melakukan tindakan premanisme, kekerasan, dan intimidasi yang mengganggu ketentraman masyarakat Bali.
Kedua, pecalang menyatakan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban dan menindak ormas yang melakukan pelanggaran hukum.
Ketiga, mereka mendukung sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat, yaitu SIPANDUBERADAT dan Bankamda sebagai bagian dari mekanisme pelestarian keamanan Bali secara kultural.
"Akhir-akhir ini banyak preman berkedok ormas yang membuat resah. Pecalang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum NKRI. Mereka tetap semangat ngayah walau tanpa bayaran," tegas Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.
Sukahet menyatakan, pihaknya akan mengupayakan agar pecalang se-Bali bisa mendapatkan insentif atas pengabdian mereka selama ini.
Ia juga menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Bali saat ini memiliki komitmen tinggi terhadap pelestarian adat dan budaya Bali.
"Pecalang adalah garda terdepan Bali. Mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan kesejahteraan mereka," ungkapnya.
Sekretaris Pasikian Pecalang Bali, Ngurah Pradnyana, menambahkan bahwa kegiatan ini muncul dari keresahan yang meluas di desa-desa adat terhadap keberadaan ormas berbau premanisme.
"Kami ingin kebulatan tekad ini menjadi simbol bahwa pecalang desa adat satu suara menjaga Bali dari gangguan pihak luar yang tidak sesuai dengan kearifan lokal," tuturnya.
Ia juga berharap perhatian pemerintah tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga kesejahteraan pecalang yang selama ini mengabdi secara sukarela.
"Kami ngayah, tidak mengharap gaji. Tapi perhatian terhadap kami sebagai benteng adat Bali juga penting," tutup Pradnyana.
Acara berlangsung damai, penuh semangat, dan menjadi bukti nyata eksistensi pecalang sebagai penjaga adat dan budaya Bali.*
(tt/a008)
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan sidang praperadilan yang diajukan Roy Suryo pada Senin, 20
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela harus
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya s
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada (UG
NASIONAL
TANIMBAR Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan nilai investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Li
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela merupakan proyek p
NASIONAL
MEDAN Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengalokasikan bantuan sebesar Rp801,025 miliar untuk sektor pertanian dan perkebun
EKONOMI
GUNUNGSITOLI Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan pembangunan gudang logistik di kawasan Pelabuhan Ro
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menargetkan Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labur
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyoroti persoalan pendapatan kepala daerah yang dinilai belum s
PEMERINTAHAN