Mentan Amran: Stok Beras RI Aman hingga 11 Bulan, Siap Hadapi Krisis Pangan Global
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan Indonesia siap menghadapi potensi krisis pangan global dengan cadangan beras ya
EKONOMI
JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, memberikan penjelasan terkait anggaran program makan bergizi gratis yang disoroti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Menurut Muhaimin, angka Rp 10.000 per porsi yang dijadikan dasar untuk implementasi program tersebut adalah perhitungan minimal dan masih dalam tahap simulasi.
“Rp 10.000 itu sebagai fondasi awal, anggarannya itu mungkin bisa jadi perhitungan yang minimalnya,” ungkap Muhaimin saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat malam (13/12/2024).
Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan simulasi untuk memastikan program ini dapat memberikan asupan gizi yang optimal dengan anggaran yang ada. Program makan bergizi gratis bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu, mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dengan anggaran Rp 10.000, pemerintah memprioritaskan kandungan gizi yang dibutuhkan, seperti protein, meskipun menu bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan.
“Minimalnya itu Rp 10.000, nanti bisa melibatkan banyak pihak. Kalau baru (misalnya) pada level empat sehat saja, selama ini diprioritaskan proteinnya,” jelas Muhaimin, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menambahkan bahwa evaluasi terus dilakukan bersama pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional, untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan harapan.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengkritik anggaran tersebut dengan mempertimbangkan kondisi harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis pada Kamis (12/12/2024), Megawati menyebutkan bahwa Rp 10.000 mungkin belum cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi yang lengkap, terutama dengan harga bahan pokok yang terus meningkat.
“Rp 10.000 dapat apa? Paling tempe,” ujar Megawati, yang kemudian mengingatkan pentingnya menghitung secara realistis kemampuan anggaran untuk program tersebut.
Muhaimin menegaskan bahwa evaluasi dan simulasi program makan bergizi gratis akan terus dilakukan hingga 1 Januari 2025. Pemerintah berharap bahwa dengan melibatkan berbagai pihak, program ini dapat mencapai sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Semua sampai 1 Januari ini (masih) simulasi, kita harapkan bisa lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
(N/014)
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan Indonesia siap menghadapi potensi krisis pangan global dengan cadangan beras ya
EKONOMI
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Seminar Nasional yang digelar Asosiasi Media Siber In
NASIONAL
BATU BARA Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menghadiri kegiatan Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan denga
POLITIK
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan terus berinovasi memperkuat pelayanan publik dengan meluncurkan nomor WhatsApp resmi untuk pengaduan
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke54 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK menggelar kegiat
KESEHATAN
MANADO Seleksi awal Pemilihan Remaja Teladan GMIM Wilayah Manado Winangun Tahun 2026 resmi digelar di GMIM Kasih Kristus, Minggu (12/4/202
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Tim Opsnal Polsek Sosa, Polres Padang Lawas (Palas), mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Dal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan penjangkauan atau rekrutmen siswa Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran 2026/2027 d
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Polisi menemukan barang bukti baru dalam kasus dugaan pembunuhan seorang pedagang yang ditemukan tewas di Tempat Pemakama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tenggat waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan pembebasan lahan pembanguna
PEMERINTAHAN