PADANGSIDIMPUAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan memicu polemik baru.
Sejumlah media cetak lokal merasa dipukul mundur tanpa peringatan, setelah beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko secara sepihak menghentikan langganan koran, bahkan setelah pembayaran triwulan sudah dilakukan.
Langkah ini dinilai bukan lagi sekadar efisiensi, melainkan bentuk pemutusan hubungan kerja sepihak yang merugikan media lokal secara finansial dan moral.
Erijon Damanik, Kepala Biro Pemasaran salah satu media cetak lokal, menyampaikan keluhannya dengan tegas.
"Bayar di muka sudah kita lakukan, eh sekarang diputus begitu saja! Ini namanya rugi besar!" keluh Erijon dengan nada kecewa.
Ia juga mempertanyakan alasan di balik keputusan OPD yang dianggap tidak transparan dan tidak manusiawi.
Tak hanya kerugian material, kebijakan ini juga dianggap mencerminkan minimnya komitmen Pemko terhadap transparansi informasi publik dan kemitraan yang sehat dengan media.
Aroma penyimpangan anggaran pun mencuat, seiring tidak adanya komunikasi resmi atau penjelasan publik terkait penghentian langganan.
"Pemko Padangsidimpuan harus jujur! Jelaskan detail penghematan dan dampaknya, termasuk dampak mematikan bagi media! Buat komunikasi yang jelas, jangan main sembunyi-sembunyi!" tambah Erijon.
Kebijakan pemotongan anggaran tanpa dialog atau notifikasi terlebih dahulu dikhawatirkan menjadi preseden buruk, di mana media, sebagai pilar demokrasi, terpinggirkan oleh alasan efisiensi yang tidak transparan.
Para pelaku media lokal mendesak Pemko untuk:
- Memberikan penjelasan resmi dan transparan kepada publik dan mitra kerja.
- Membuka ruang dialog agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.
- Merancang kebijakan efisiensi yang partisipatif dan berkeadilan, bukan yang mematikan eksistensi media lokal.
Pemko Padangsidimpuan dituntut bertanggung jawab atas kebijakan yang dinilai mengabaikan peran penting media dalam pembangunan demokrasi dan penyebaran informasi publik.*
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
