JAKARTA -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat lonjakan signifikan dalam penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) selama kuartal pertama tahun 2025.
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyebut, penyelesaian permohonan KI pada Januari hingga April 2025 mencapai 123.933, meningkat sebesar 70,87% dibanding periode yang sama tahun 2024, yakni 72.530 permohonan.
"Di tengah efisiensi anggaran, Kemenkum tetap menunjukkan kinerja yang impresif. Transformasi digital mempercepat seluruh proses pelayanan," ujar Supratman, Sabtu (24/5/2025).
Baca Juga:
Sumbangsih terbesar datang dari penyelesaian merek dan hak cipta. Permohonan merek melonjak dari 31.791 menjadi 73.074 (naik 129,86%), sementara penyelesaian hak cipta melalui sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) meningkat dari 34.241 menjadi 43.491 (naik 27%).
Kenaikan juga terjadi pada jumlah permohonan yang diajukan masyarakat. Total permohonan untuk berbagai jenis KI—mulai dari hak cipta, merek, paten, desain industri, hingga rahasia dagang—mencapai 88.893, naik 15,29% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 77.099.
Baca Juga:
Di sektor Administrasi Hukum Umum (AHU), transformasi digital turut mempercepat pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Hingga 20 Mei 2025, tercatat lebih dari 17.000 pengajuan nama koperasi yang masuk.
"Kami akan terus mengawal dan mempercepat pengesahan koperasi demi tercapainya target 80.000 Koperasi Merah Putih sesuai Asta Cita Presiden," tegas Supratman.
Seluruh capaian ini telah dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI pada Rabu (21/5/2025).
Anggota Komisi XIII dari Fraksi Gerindra, Melati, menyarankan adanya subsidi permohonan KI bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Sohibul Iman dari PKS mengapresiasi kinerja Kemenkum yang dinilai sukses meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.*
(oz/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal