Lapas Baru Akan Dibangun di Air Joman, Kalapas Labuhan Ruku Terima Sertifikat Lahan dari BPN Asahan

BATU BARA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan pada Senin (26/05).

Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat sinergitas antarinstansi sekaligus menindaklanjuti pengurusan sertifikat lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Lapas baru di Kecamatan Air Joman, Asahan.

Rombongan Kalapas disambut langsung oleh Kepala BPN Asahan, Fachrul Husin Nasution.

Pertemuan berlangsung produktif, dan dari hasil kunjungan tersebut, BPN Asahan secara resmi menerbitkan sertifikat lahan seluas 10 hektar yang direncanakan menjadi tempat pembangunan lapas baru di Air Joman.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Asahan, T. Adi Huzaifah, serta Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Asahan, Sorimuda.

Kehadiran kedua unsur daerah ini menjadi bukti konkret dukungan lintas sektor terhadap pembangunan fasilitas pemasyarakatan yang lebih layak dan terintegrasi.

Kalapas Soetopo Berutu mengungkapkan apresiasi atas dukungan BPN Asahan dan pihak-pihak terkait yang telah membantu proses sertifikasi berjalan lancar.

"Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Dengan terbitnya sertifikat ini, kami semakin mantap melangkah ke tahap berikutnya untuk pembangunan Lapas baru yang akan menjadi solusi atas persoalan overkapasitas dan peningkatan layanan pemasyarakatan di wilayah Asahan," ujarnya.

Kepala BPN Asahan, Fachrul Husin Nasution, menyatakan komitmen penuh lembaganya dalam mendukung program strategis nasional yang menyangkut kepentingan publik.

"Kami sangat mendukung langkah Kalapas Labuhan Ruku, dan penerbitan sertifikat ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor untuk percepatan pembangunan infrastruktur pemasyarakatan," ucap Fachrul.

Rencana pembangunan Lapas di Air Joman ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengatasi persoalan overkapasitas serta memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan efisien di wilayah Sumatera Utara.*