
BPODT Gandeng Pemprovsu dan Geopark untuk Wujudkan Kurikulum Kepariwisataan Berbasis Lokal
MEDAN Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) terus memperkuat peran pendidikan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan
PariwisataJAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Hari ini, mantan Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker 2020–2023, Suhartono, diperiksa oleh penyidik KPK.
Usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Suhartono mengaku hanya ditanya sekitar delapan pertanyaan.
"Cuma sekitar delapan (pertanyaan)," ucap Suhartono singkat, Senin (2/6/2025).
Menurutnya, sebagian besar pertanyaan penyidik berkaitan dengan penggeledahan sejumlah lokasi, termasuk kantor Kemnaker. Namun, ketika ditanya soal status hukumnya, Suhartono memilih irit bicara.
"Tanyakan sama teman-teman KPK aja," ujarnya.
Rp53 Miliar Diduga Diperas dari Calon Tenaga Kerja Asing
Dalam perkara ini, KPK menduga praktik pemerasan dilakukan sejak tahun 2019, dengan total sementara mencapai Rp53 miliar. Praktik tersebut dilakukan oleh oknum di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnaker.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan modus yang digunakan berupa pemaksaan kepada calon tenaga kerja asing (TKA) untuk memberikan sejumlah uang dalam proses pengurusan izin kerja.
"Oknum Kemenaker pada Dirjen Binapenta memungut atau memaksa seseorang memberikan sesuatu, sebagaimana Pasal 12e, dan/atau menerima gratifikasi sebagaimana Pasal 12B terhadap calon TKA yang akan bekerja di Indonesia," jelas Asep.
KPK juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Penelusuran terhadap aliran uang dan keterlibatan agen tenaga kerja asing pun tengah berlangsung. Diketahui, proses perizinan TKA juga melibatkan instansi lain seperti Direktorat Jenderal Imigrasi.
"Kita hanya melibatkan untuk izin RPTK-nya saja," kata Suhartono, membenarkan keterlibatan lintas lembaga.*
MEDAN Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) terus memperkuat peran pendidikan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan
PariwisataBANGLI Bhabinkamtibmas Desa Songan A, Polsek Kintamani, Polres Bangli, Aipda I Komang Mertayasa, S.H., hadir dan turut memfasilitasi pro
NasionalDENPASAR Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Denpasar mengamankan 23 pelajar yang kedapatan melakukan aksi balap liar di sejumlah tit
Hukum dan KriminalKOTA SERANG Fakta mengejutkan terungkap dalam kasus kematian tragis Petry Sihombing (35), warga Perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walant
Hukum dan KriminalPEKANBARU Polda Riau terus mendalami penyelidikan atas kasus tragis tewasnya dua balita kakak beradik di kolam bekas proyek milik PT Per
Hukum dan KriminalJAKARTA Ajang pencarian bakat paling bergengsi di Indonesia, Indonesian Idol, resmi mengumumkan kembalinya Season XIV tahun ini. Kabar m
EntertainmentJAKARTA Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa informasi mengenai pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan p
NasionalSLEMAN Kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, akhirnya diselesaikan secara damai
Hukum dan KriminalPEKANBARU Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru menetapkan lima orang preman sebagai tersangka dalam kasus pendudukan lahan milik w
Hukum dan KriminalDENPASAR Dalam upaya memperkuat kemitraan antara kepolisian dan pelaku usaha, Kapolsek Denpasar Selatan, AKP Agus Adi Apriyoga, S.I.K.,
Nasional