Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
IDI – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera memutus kontrak vendor pembangunan hunian sementara (huntara) yang dinilai tidak kompeten.
Desakan tersebut disampaikan saat meninjau langsung progres pembangunan huntara di Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Sabtu (28/3).
Dalam peninjauan itu, Bupati menyoroti lambannya pengerjaan proyek yang hingga kini belum rampung.Baca Juga:
Menurut Al-Farlaky, keterlambatan tersebut berdampak langsung pada masyarakat terdampak bencana yang masih bertahan di tenda pengungsian karena belum mendapatkan hunian layak.
"Jika kontraktor tidak sanggup bekerja, segera putuskan kontraknya dan lakukan pergantian," tegasnya di lokasi.
Ia menilai, pemerintah daerah telah menjalankan kewenangannya dalam menyiapkan data penerima manfaat.
Namun, proses pembangunan sepenuhnya berada di bawah kendali BNPB melalui vendor yang ditunjuk.
Al-Farlaky juga menyoroti dampak komunikasi publik yang tidak berjalan optimal. Ia menyebut, masyarakat kerap melayangkan kritik kepada pemerintah daerah, meskipun pelaksanaan proyek bukan berada dalam kendali langsung pemda.
"Perlu transparansi agar masyarakat memahami bahwa pembangunan ini dilaksanakan oleh BNPB melalui vendor," ujarnya.
Selain itu, Bupati turut mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran bantuan sosial. Ia meminta warga yang belum terdata sebagai penerima bantuan hidup (jadup) tahap pertama untuk segera melapor agar dapat diakomodasi dalam pendataan berikutnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan percepatan penyelesaian huntara sehingga masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak.*
(sm/dh)
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL