Gielbran PKB Tak Cabut Sebutan “Anak Haram Konstitusi” untuk Gibran, Ini Alasannya
JAKARTA Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan tidak menarik pernyataannya yang pernah men
POLITIK
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera untuk segera mempercepat pendataan rumah dengan kategori rusak berat.
Percepatan ini dinilai krusial agar para korban tidak berlama-lama tinggal di hunian sementara (huntara).
"Rakyat menunggu. Mereka jangan terlalu lama juga tinggal di huntara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data," ujar Tito dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.Baca Juga:
Menurut Tito, lambannya pendataan menjadi salah satu hambatan utama dalam percepatan pembangunan hunian tetap (huntap).
Ia meminta para kepala daerah segera membentuk tim khusus di lapangan untuk mendata warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
"Saya mohon dengan segala hormat rekan-rekan bupati, wali kota, tolong bantu gubernur atau wakil gubernur, buat tim satgas, kecil saja, untuk mendata yang rumahnya rusak berat dan hilang," kata dia.
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 37 ribu unit huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Dalam skema yang disiapkan, masyarakat diberikan opsi untuk membangun rumah secara mandiri di lokasi asal, selama wilayah tersebut dinyatakan aman dari risiko bencana.
Untuk opsi ini, pemerintah pusat menyiapkan bantuan dana sebesar Rp 60 juta per unit rumah.
Bantuan tersebut akan disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp 30 juta.
"Kalau mau bangun sendiri di tanah sendiri, silakan. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan selera, bahkan bisa ditambah dari dana keluarga atau pemerintah daerah agar lebih layak," ujar Tito.
Selain pembangunan mandiri, pemerintah juga membuka opsi pembangunan huntap oleh negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan batas anggaran yang sama, yakni maksimal Rp 60 juta per unit.
JAKARTA Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan tidak menarik pernyataannya yang pernah men
POLITIK
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkapkan bahwa pengguna vape atau pod narkotika yang mengandung etomi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik dalam tata kelola program Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Anggota DPRD Kota Binjai mengapresiasi langkah cepat Polres Binjai dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai dugaan lokas
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menyatakan tidak menemukan peristiwa pidana dalam kasus meninggalnya Muhammad Rasy
PERISTIWA
JAKARTA Partai Demokrat menyatakan belum membahas calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp863,84 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDAL Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang mengaitkan penemuan jenazah pria di sebuah bangunan kosong di Kabupaten Kendal,
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAndang SubahariantoPEMBACA yang budiman tentu bertanyatanya. Mengapa pejabat publik di banyak negara relatif gampang berkata, Saya mu
OPINI
BATU BARA Bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat ditunjukkan oleh salah seorang pengusaha ponsel, Muhammad Mus
NASIONAL