Anggaran BGN Rp240 Triliun, Tapi Realisasi Belanja Kerap di Bawah Pagu: Ada Apa?
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2
EKONOMI
JAKARTA— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi keluhan masyarakat terkait minimnya lapangan kerja di Indonesia dengan menyampaikan sindiran tajam.
Ia menilai masyarakat perlu melakukan introspeksi dan tidak "kufur nikmat" atas upaya pemerintah dalam menciptakan peluang kerja melalui proyek-proyek strategis nasional.
Dalam pembukaan Human Capital Summit 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (3/6), Bahlil menyebut pemerintah tengah menggenjot program peningkatan lifting minyak dan hilirisasi industri yang diproyeksikan akan menyerap 6,2 juta tenaga kerja hingga tahun 2030.
"Kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir kita harus melakukan introspeksi kolektif dan jangan kufur nikmat," kata Bahlil.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar sejalan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Bahlil mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kompetensi diri.
Tak hanya itu, Bahlil juga menyentil perguruan tinggi agar segera berbenah dan menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan dinamika dunia kerja saat ini.
"Jangan kampus melahirkan output lulusan yang tidak adaptif dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Nanti orang Papua bilang: tulis lain, baca lain, bikin lain," ujarnya.
Menurut Bahlil, estimasi 6,2 juta lapangan kerja tersebut hanya mencakup tenaga kerja langsung.
Ia optimistis jumlahnya akan bertambah jika dihitung dengan tenaga kerja tidak langsung dari sektor-sektor penunjang proyek besar tersebut.
Sebelumnya, isu ketersediaan lapangan kerja mencuat seiring melonjaknya angka pengangguran dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, naik 83.450 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.*
(cn/a008)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, meminta Kejaksaan Agung menjalanka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim 9 Kejaksaan Agung terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 11 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit periode 202
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua pemuda asal Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, M Ichsan (29) dan M Danil (30), ditangkap personel Subdit I Ditresnark
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kont
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik In
NASIONAL