Perpres Transportasi Online Segera Terbit, Tarif Ojol Orang hingga Kirim Makanan Bakal Diatur
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi keluhan masyarakat terkait minimnya lapangan kerja di Indonesia dengan menyampaikan sindiran tajam.
Ia menilai masyarakat perlu melakukan introspeksi dan tidak "kufur nikmat" atas upaya pemerintah dalam menciptakan peluang kerja melalui proyek-proyek strategis nasional.
Dalam pembukaan Human Capital Summit 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (3/6), Bahlil menyebut pemerintah tengah menggenjot program peningkatan lifting minyak dan hilirisasi industri yang diproyeksikan akan menyerap 6,2 juta tenaga kerja hingga tahun 2030.
"Kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir kita harus melakukan introspeksi kolektif dan jangan kufur nikmat," kata Bahlil.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar sejalan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Bahlil mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kompetensi diri.
Tak hanya itu, Bahlil juga menyentil perguruan tinggi agar segera berbenah dan menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan dinamika dunia kerja saat ini.
"Jangan kampus melahirkan output lulusan yang tidak adaptif dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Nanti orang Papua bilang: tulis lain, baca lain, bikin lain," ujarnya.
Menurut Bahlil, estimasi 6,2 juta lapangan kerja tersebut hanya mencakup tenaga kerja langsung.
Ia optimistis jumlahnya akan bertambah jika dihitung dengan tenaga kerja tidak langsung dari sektor-sektor penunjang proyek besar tersebut.
Sebelumnya, isu ketersediaan lapangan kerja mencuat seiring melonjaknya angka pengangguran dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, naik 83.450 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.*
(cn/a008)
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kont
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik In
NASIONAL
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial EFS, 21 tahun, yang diduga menganiaya seorang perempuan berinisial EW, 23 tahun, di Jalan KL Yos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 52 tahun, dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah ditangkap Satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah mempercepat relokasi 65 sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyelesaian admi
NASIONAL
MEDAN Sensus ekonomi dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan data yang menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program
EKONOMI
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mendorong pemuda mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Pesan itu disampaikan d
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Kot
PEMERINTAHAN