JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto tidak menutup kemungkinan akan melakukan reshuffle atau perombakan dalam jajaran Kabinet Merah Putih.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6).
"Apakah akan ada? Ya, reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden," ujar Hasan kepada awak media.
Baca Juga:
Hasan tidak menampik bahwa isu reshuffle terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa semua informasi yang beredar di luar bersifat spekulatif dan belum tentu mencerminkan keputusan resmi Presiden.
"Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau," tegas Hasan.
Baca Juga:
"Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, tidak disampaikan langsung oleh Presiden, (reshuffle) tidak akan terjadi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Hasan menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap kinerja para menteri dan kepala lembaga sebelum mengambil keputusan.
"Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak—Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan objektif," katanya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak pada isu liar yang berkembang di luar pemerintahan. "Karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi," tuturnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo terkait waktu maupun sosok yang akan terkena reshuffle.*
(oz/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal