Bareskrim Sita 3 Kantor dan 1 Ruko PT DSI, Dugaan Penipuan Capai Rp 2,4 Triliun
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita tiga kantor dan satu ruko milik PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO -Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada MPR, DPR, dan DPD.
Dalam keterangannya kepada wartawan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki sistem ketatanegaraan yang jelas.
Menurutnya, jika ada usulan seperti itu, maka sebaiknya semua pihak mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
"Negara ini negara besar yang punya sistem ketatanegaraan. Diikuti saja proses sesuai sistem yang ada," ucap Jokowi, Jumat (6/6/2025).
Ketika ditanya apakah dirinya merasa sakit hati karena Gibran adalah putranya, Jokowi menjawab santai dan menyebut hal itu sebagai bagian dari dinamika politik dan demokrasi.
"Biasa saja. Kalau ada yang menyurati begitu, itu bagian dari demokrasi kita," ujar mantan presiden dua periode itu.
Jokowi juga mengingatkan bahwa Gibran terpilih sebagai Wapres dalam satu paket pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024. Maka, setiap proses politik harus dilandasi konstitusi dan bukan atas dasar subjektivitas.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI melayangkan surat resmi kepada MPR, DPR, dan DPD RI yang berisi permintaan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Dalam surat nomor 003/FPPTNI/V/2025, Forum tersebut menyatakan keprihatinan atas proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wakil Presiden. Mereka meminta lembaga legislatif untuk mempertimbangkan impeachment berdasarkan hukum yang berlaku.
"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian isi surat yang disampaikan pada Selasa (3/6/2025).
Menurut Bimo Satrio, Sekretariat Forum Purnawirawan, surat tersebut telah diserahkan secara resmi ke Sekretariat MPR, DPR, dan DPD pada Senin (2/6/2025).
Jokowi mengingatkan bahwa proses pemakzulan tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada dasar hukum kuat seperti:
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita tiga kantor dan satu ruko milik PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia resmi ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) untuk misi stabilisasi Gaza, Palestina.
INTERNASIONAL
JAKARTA Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak dan PT Jenggala Maritim Nusantara, Muhamad Kerry Adrianto Riza, menyampaikan rasa sakit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Rp 200 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bankbank BUMN pada 2025 bel
EKONOMI
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap upaya perdamaian di Gaza, menekankan bahwa solusi d
INTERNASIONAL
JAKARTA Penyidik Kejaksaan Agung bergerak cepat dalam mengusut dugaan korupsi ekspor limbah sawit. Sebanyak 16 lokasi, termasuk rumah da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh bersama jajaran Polres meningkatkan pengawasan penanaman hingga panen ganja di sejumlah wilayah Aceh melalui patro
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Sinergi pemerintah pusat dan daerah kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama
PEMERINTAHAN
BIREUEN Hari pertama puasa Ramadhan 1447 H, Kamis (19/2/2026), Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs Marzuki Ali Basyah, M.M, meninjau lokasi jem
PEMERINTAHAN
PANDAN Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Drs. Binsar Tua H Sitanggang, MSP, menegaskan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, d
EKONOMI