BPBD Binjai Turunkan Satgas Bersihkan Drainase di Limau Mungkur, Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, kembali menyuarakan kegelisahannya soal kondisi hukum di Indonesia.
Dalam pembukaan pameran foto Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Megawati menegaskan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama di mata hukum—namun kenyataan yang ia lihat justru sebaliknya.
"Saya lihat keadaan hukum kita sekarang begini. Tidak dapat dibayangkan oleh saya, padahal di dalam konstitusinya berbunyi bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum," ujarnya di hadapan para tamu undangan, Sabtu (7/6/2025).
Ketua Umum PDI Perjuangan itu juga menyoroti kecenderungan segelintir pihak yang membajak kekuasaan hukum untuk kepentingan kelompoknya sendiri.
"Sekarang, orang sepertinya membutakan diri. Kalau sedang berkuasa, hanya dia yang dianggap orang Indonesia. Yang lain belum tentu," tegasnya.
Ia pun menyindir tindakan aparat hukum, khususnya polisi, yang menurutnya semakin represif terhadap suara-suara kritis. Banyak orang, kata Megawati, takut bicara karena khawatir akan dipanggil aparat.
"Orang tanya, kenapa kamu diam saja? Punya mulut? Lah sekarang kan gampang banget dipanggil polisi," ungkapnya lantang.
Pernyataan paling keras datang saat Megawati menegaskan bahwa polisi bukan warga yang lebih terhormat dibanding rakyat lainnya.
"Emangnya polisi itu siapa? Memangnya warga terhormat di Republik ini? Tidak. Karena saya lho yang memisahkan polisi dari ABRI waktu jadi presiden kelima," katanya, merujuk pada kebijakan reformasi sektor keamanan era pemerintahannya.
Megawati juga mengingatkan publik akan sejarah kelam di masa Orde Baru, di mana masyarakat dibungkam dan ketakutan menjadi alat kontrol negara.
"Republik ini dibangun dengan susah payah, penderitaan, dan air mata. Tapi dulu orang dibuat tutup mulut. Sekarang jangan ulangi hal itu lagi," katanya, menutup pernyataan dengan seruan agar masyarakat tetap berani menyuarakan kebenaran.*
(gn/j006)
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kota Binjai menggelar bakti sosial berupa sun
NASIONAL
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 tahun 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih modern, nyaman, dan estetik. Mengusung seman
PARIWISATA
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penunjukan sejumla
PEMERINTAHAN
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
NASIONAL
JAKARTA Korban tewas dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali bertambah. Aiptu Sumar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia menargetkan penampilan maksimal saat berlaga di kandang maupun tandang pada ajang Piala AFF 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram saat melak
HUKUM DAN KRIMINAL