JAKARTA -Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers di Istana Negara pada Selasa (10/6), dan merupakan bagian dari upaya penertiban kawasan hutan serta perlindungan kawasan geopark nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pencabutan ini sesuai dengan arahan langsung Presiden dalam rapat terbatas yang digelar sehari sebelumnya. "Bapak Presiden memimpin ratas, salah satunya membahas tentang Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini. Atas petunjuk beliau, diputuskan bahwa 4 IUP dicabut," ujarnya.
Baca Juga:
Keempat perusahaan yang izinnya dicabut adalah:
Baca Juga:
PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
PT Nurham
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa semua perusahaan tersebut beroperasi di kawasan geopark dan belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi nikel. Sebaliknya, hanya PT GAG Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam), yang masih diizinkan beroperasi karena berada di luar kawasan geopark dan telah memenuhi syarat perizinan serta memiliki status Kontrak Karya (KK).
"Bapak Presiden mempertimbangkan secara komprehensif dan memutuskan bahwa empat IUP di luar Pulau Gag itu dicabut. Hanya PT GAG Nikel yang beroperasi sesuai regulasi dan tidak berada dalam kawasan geopark," tegas Bahlil.
Langkah ini juga sejalan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang berlaku sejak Januari 2025 dan menjadi dasar hukum bagi kebijakan lingkungan terbaru pemerintahan Prabowo-Gibran.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal