Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Terbanyak Terjadi di Rumah Tangga, Korban Didominasi Perempuan

JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan paling banyak dilaporkan terjadi di Indonesia.

Ironisnya, rumah tangga menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Arifah dalam sambutannya pada acara Pelatihan Paralegal Nasional Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

"Kalau dilihat dari jenis kekerasannya, maka kekerasan seksual yang menempati posisi paling tinggi. Dan kalau dilihat dari tempat kejadiannya, paling tinggi terjadi di rumah tangga," ujar Arifah.

Berdasarkan data Simfoni PPPA periode Januari–Juni 2024, tercatat 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan total korban 12.604 orang, mayoritas adalah perempuan dengan jumlah lebih dari 10.000 orang.

Dari keseluruhan kasus, 5.246 merupakan kekerasan seksual.

Tak hanya itu, data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya.

Sedangkan 9 dari 100 anak pernah menjadi korban kekerasan seksual.

"Kekerasan ini tidak sekadar angka statistik. Di baliknya ada trauma, penderitaan fisik, psikologis, dan dampak ekonomi serta sosial yang panjang," tegas Arifah.

Arifah juga menyoroti kasus inses atau kekerasan seksual oleh anggota keluarga, yang masih marak terjadi dan sangat sulit ditangani karena pelaku adalah orang terdekat dalam lingkungan rumah tangga.

Ia menegaskan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari pencegahan, perlindungan, hingga pemulihan korban.

"Hal ini menegaskan urgensi implementasi kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan layanan perlindungan yang harus ditingkatkan oleh pemerintah dan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Arifah juga menekankan pentingnya peran paralegal sebagai jembatan antara korban dan sistem hukum.

Ribuan anggota Muslimat NU yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu mendampingi korban dalam mengakses keadilan dan layanan hukum.*

(at/a008)