Riza Chalid Masuk DPO! Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Petral 2008-2015
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan turun tangan langsung dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah yang melibatkan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (14/6/2025).
"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," ujar Dasco.
Lebih lanjut, Dasco menyebut keputusan akhir terkait status administrasi Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo pada pekan depan.
Polemik kepemilikan empat pulau ini telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun.
Masing-masing pemerintah daerah, baik Aceh maupun Sumatera Utara, mengklaim keempat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah administrasinya.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menjelaskan bahwa penetapan awal status administrasi empat pulau sebagai bagian dari Sumatera Utara dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi pada 2008–2009.
"Setelah diajukan berkali-kali dan disepakati bahwa keputusan diserahkan ke tim pusat pembakuan, maka diputuskan keempat pulau masuk Sumut," kata Safrizal.
Ia juga menambahkan bahwa Gubernur Aceh saat itu telah mengonfirmasi jumlah pulau di wilayahnya sebanyak 260, tanpa mencantumkan keempat pulau yang disengketakan.
Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, Kemendagri menetapkan bahwa keempat pulau tersebut berada dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Namun, keputusan itu memicu gelombang protes dari masyarakat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang menuntut agar keempat pulau tersebut dikembalikan menjadi bagian dari Provinsi Aceh.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri berupaya mendorong penyelesaian damai dengan mempertemukan Gubernur Aceh dan Sumut.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perusahaan teknologi Meta akhirnya mematuhi aturan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Kebijakan i
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Sebatang pohon kela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus digencarkan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh jajaran Polres Tapan
NASIONAL
TAKENGON Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencairan pembiayaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti wacana penghentian restitusi pajak yang muncul dalam upaya optimalisasi kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah,
NASIONAL
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria bese
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebag
NASIONAL