JAKARTA — Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh I, Muslim Ayub, mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Desakan ini muncul akibat keputusan Mendagri yang menetapkan empat pulau, yang selama ini diklaim milik Aceh, masuk dalam wilayah administrasi Sumatera Utara (Sumut).
Pernyataan tegas itu disampaikan Muslim dalam sebuah diskusi daring bertema konflik batas wilayah empat pulau antara Aceh dan Sumut, Sabtu (14/6/2025).
Baca Juga:
Ia menyebut keputusan Mendagri telah memicu keresahan dan polemik publik yang luas.
"Kalau sudah menjadi kehebohan di publik, Presiden harus memberi punishment terhadap bawahannya. Pak Tito harus diberi peringatan karena memberikan keputusan yang membuat resah," kata Muslim Ayub.
Baca Juga:
Muslim menilai, keputusan yang tertuang dalam Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tersebut telah menimbulkan kesan bahwa DPR ikut bertanggung jawab atas putusan yang dianggap tidak mencerminkan kehendak rakyat Aceh.
"Kami ini wakil rakyat. Tapi seolah-olah DPR turut andil dalam keputusan yang mengabaikan aspirasi masyarakat. Akibatnya, kami jadi bulan-bulanan publik," imbuhnya.
Lebih jauh, politisi asal Aceh itu menegaskan bahwa jika dirinya adalah kepala daerah, ia tak segan memberikan sanksi tegas terhadap bawahannya yang membuat keputusan menghebohkan dan meresahkan rakyat.
"Kalau saya gubernur, kepala dinas yang seperti itu sudah saya pecat hari itu juga. Karena ini menyangkut keresahan masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, polemik penetapan empat pulau, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan, sebagai wilayah Sumut mendapat banyak kritik.
Pemerintah Aceh mengklaim memiliki jejak historis atas pulau-pulau tersebut, sedangkan Sumut berpegangan pada hasil survei teknis dari Kemendagri.
Presiden Prabowo Subianto pun akhirnya turun tangan menyikapi eskalasi konflik tersebut.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Prabowo telah memutuskan mengambil alih penuh penyelesaian masalah perbatasan itu.
"Presiden akan mengambil alih persoalan batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Keputusan akan diambil paling lambat pekan depan," kata Dasco dalam keterangannya, Sabtu malam (14/6/2025).
Langkah Prabowo ini disambut positif berbagai pihak, termasuk DPR yang berharap penyelesaian bisa menenangkan ketegangan antar wilayah dan tidak mengorbankan rasa keadilan masyarakat Aceh.*
(km/a008)
MANDAILING NATAL Penyidik Polres Mandailing Natal (Madina), Polda Sumatera Utara (Sumut), menetapkan MS sebagai tersangka pelaku pembunuh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan penurunan drastis transaksi judi online (judol) setelah pemblok
Nasional
DENPASAR Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di akhir pekan, Polsek Denpasar Selatan bersama Pasikian Pecalang me
Nasional
ACEH BESAR Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia, masyarakat Dusun Bosnila, Gampong Lam Lumpu, Kecamatan
Nasional
MEDAN Dalam percakapan seharihari umat Islam, kalimat Allahumma Barik kerap terdengar, terutama saat menyaksikan sesuatu yang mengagumk
Agama
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina kini menjadi bagian resmi dari agenda pemerin
Nasional
BATU BARA Sebanyak 13 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku dinyatakan bebas setelah menerima amnesti dari P
Nasional
JAKARTA Tugu Proklamasi kembali menjadi saksi sejarah pada Jumat malam (1/8/2025) saat ribuan tokoh lintas agama berkumpul dalam Doa Keban
Nasional
SUMUT Setelah berlangsung selama tiga hari, Pesta Bunga dan Buah Kabupaten Karo 2025 resmi berakhir dengan semarak dan antusiasme tinggi d
Seni dan Budaya
MALAYSIA Curahan hati seorang ibu muda asal Malaysia yang membagikan pengalaman perubahan wajah selama masa kehamilan dan setelah melahirk
Kesehatan
