Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN — Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe memimpin rapat monitoring dan evaluasi perdana Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di ruang rapat wali kota, Jumat, 13 Maret 2026.
Pertemuan ini digelar setelah terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Nomor 482/KPTS/2025 tentang pembentukan Satuan Tugas percepatan pelaksanaan program tersebut.
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG.Baca Juga:
Pemerintah kota menilai evaluasi awal penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
Dalam arahannya, Letnan Dalimunthe mengatakan program ini merupakan implementasi dari visi pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Ia menargetkan Padangsidimpuan menjadi daerah percontohan pelaksanaan MBG di Sumatera Utara.
"Ini rapat pertama setelah Satgas terbentuk. Fokus kita mempercepat penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saya ingin Padangsidimpuan menjadi yang terbaik dan nomor satu di Sumut," kata Letnan Dalimunthe.
Ia menekankan dua aspek utama dalam pelaksanaan program tersebut, yakni kualitas bahan pangan dan akurasi data penerima manfaat.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak boleh lengah dalam proses pengadaan bahan makanan.
"Saya tidak ingin ada kejadian luar biasa akibat kelalaian dalam pemilihan bahan baku. Semua harus berkualitas," ujarnya.
Selain itu, wali kota meminta aparatur wilayah memastikan pendataan penerima program dilakukan secara akurat. Sasaran program mencakup ibu hamil, balita, hingga lanjut usia.
"Camat dan lurah harus mendata dengan benar. Jangan asal-asalan. Data harus lengkap karena itu menjadi prioritas utama kita," kata dia.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL