Muhammadiyah Ingatkan Prabowo: Sengketa 4 Pulau Bisa Picu Disintegrasi Bangsa

JAKARTA — Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan polemik kepemilikan empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) dengan sebaik mungkin.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut integritas dan persatuan bangsa.

"Kalau kita gagal menangani masalah ini, maka tidak mustahil akan menimbulkan disintegrasi bangsa, dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi," tegas Anwar, Senin (16/6/2025).

Anwar menyinggung bahwa Indonesia pernah mengalami masa kelam konflik bersenjata di Aceh, antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Konflik berdarah tersebut akhirnya berakhir melalui Perjanjian Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, yang membawa otonomi khusus dan rekonsiliasi nasional.

"Berdasarkan kesepakatan itulah kita menyongsong era baru di Aceh. Kita telah melalui masa sulit, dan jangan sampai hal ini merusak perdamaian yang sudah dibangun dengan susah payah," ujar Anwar.

Kesepakatan damai tersebut, menurut Anwar, memberikan kewenangan lebih luas bagi Pemerintah Aceh, termasuk dalam urusan wilayah administratif dan pengelolaan sumber daya.

Ia menyebut bahwa konsistensi pemerintah dalam memenuhi isi Perjanjian Helsinki adalah kunci utama terciptanya stabilitas di Tanah Rencong.

Anwar Abbas menyoroti keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau, yaitu Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang, masuk dalam wilayah administratif Sumatera Utara.

Keputusan ini menuai protes dari masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh karena pulau-pulau tersebut secara historis dan administratif berada dalam kawasan Kabupaten Aceh Singkil.

"Keputusan itu telah membuat pemerintah dan rakyat Aceh tersinggung, karena keempat pulau tersebut, menurut mereka dan juga menurut Jusuf Kalla, secara formal dan historis adalah bagian dari Aceh," tambahnya.

Anwar Abbas mendesak agar Presiden Prabowo segera turun tangan secara langsung untuk mengurai masalah ini, agar tidak meluas menjadi konflik politik dan sosial yang merusak keutuhan bangsa.

Ia berharap langkah yang diambil pemerintah bersifat adil, transparan, dan tidak mengabaikan suara masyarakat lokal maupun nilai-nilai historis.*

(km/a008)