Menkeu Purbaya Sentil Ekonom di Media Sosial: Kritik Tanpa Data Tidak Membantu
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritik sejumlah ekonom dan pengamat yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia s
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR — Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, melontarkan kecaman keras atas dugaan pernyataan Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, yang dianggap melecehkan martabat atlet lokal.
Dugaan pernyataan tersebut mengemuka setelah Ronald Siahaan, atlet Mixed Martial Arts (MMA) asal Siantar, mengungkapkan bahwa Wali Kota Wesly sempat menyarankan atlet muda berhenti berkarier dan bekerja sebagai pegawai rumah tangga.
"Berhenti aja jadi atlet, kerja di rumah saya, karena atlet tidak ada duitnya," ujar Ronald menirukan ucapan Wesly dalam orasinya usai laga kemenangan di atas ring.
Ronald menyatakan kekecewaannya atas sikap kepala daerah yang dinilainya tak menghargai perjuangan dan pengorbanan para atlet daerah.
Pernyataan ini memantik reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya dari Fawer Sihite yang menilai bahwa jika ucapan tersebut benar adanya, maka hal itu melanggar etika publik dan berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap regulasi keolahragaan nasional.
"Seorang kepala daerah tidak bisa bicara sembarangan. Ada aturan, ada kewajiban hukum," tegas Fawer, Senin (16/06).
Fawer mengacu pada sejumlah regulasi, seperti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, UU Nomor 11 Tahun 2022, Permenpora Nomor 10 Tahun 2022, serta PP Nomor 46 Tahun 2024 yang secara eksplisit menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
"Jika benar pernyataan Wesly diucapkan, maka ia telah gagal melaksanakan amanah undang-undang. Itu bisa menjadi dasar pemakzulan," tambah Fawer.
Lebih jauh, ILAJ mendesak agar Wesly Silalahi menyampaikan klarifikasi resmi dan permintaan maaf terbuka kepada publik, khususnya kepada insan olahraga di Siantar.
Ia juga menyerukan agar DPRD Kota Pematangsiantar segera memanggil Wali Kota dan menindaklanjuti polemik yang telah menyulut kemarahan masyarakat luas.
"Siantar butuh pemimpin yang tahu arah dan tanggung jawab. Jangan permalukan para atlet yang telah mengharumkan nama daerah hanya karena ketidakpahaman terhadap mandat jabatan publik," pungkas Fawer.
Sementara itu, Wesly Silalahi membantah tudingan tersebut, dan bahkan menantang Ronald untuk bertemu secara langsung guna menyelesaikan polemik ini.
Kasus ini masih menjadi sorotan publik, terlebih mengingat peran vital pemerintah daerah dalam mendukung lahirnya atlet berprestasi yang membawa nama harum daerah di kancah nasional maupun internasional.*
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritik sejumlah ekonom dan pengamat yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia s
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik perdagangan daging domba impor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah hingga mendekati Rp 17.000 per
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengunjungi Posko Peduli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mudik Aman di Terminal
NASIONAL
BANDA ACEH Menjelang tradisi Meugang Idul Fitri yang selalu diperingati dengan menyantap hidangan daging, Pemerintah Aceh memastikan bah
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakukan penyitaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan pemerasan yang melibatk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pengamat yang tidak menyukai kebe
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menegaskan bahwa seluruh alat dan mesin pertanian (alsintan) milik pemerintah ya
PERTANIAN AGRIBISNIS
BINJAI Pemerintah Kota Binjai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kemen
PEMERINTAHAN