Wartawan Gelar Aksi di Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Protes Pemangkasan Anggaran Media

Padangsidimpuan - Sejumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi Mata Pena Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Padangsidimpuan pada Senin (16/6).

Aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang memangkas anggaran media, termasuk berlangganan koran dan layanan kliping berita online.

Dalam aksi yang berlangsung damai namun penuh semangat tersebut, para jurnalis menyuarakan kekecewaan mereka terhadap keputusan yang dinilai melemahkan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi.

"Apa yang dilakukan pemerintah hari ini bukan sekadar pemotongan anggaran, ini upaya sistematis membatasi ruang gerak pers," ujar Erik Astrada dalam orasinya.

Erik juga meminta agar Wali Kota segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Kominfo Nurcahyo Budi Susetyo, yang dinilai gagal membangun komunikasi dengan insan pers. Ia menyebut alasan efisiensi anggaran tidak relevan jika justru sektor strategis seperti media yang dikorbankan.

Senada dengan Erik, Erijon Damanik menegaskan bahwa media lokal bukanlah sekadar alat dokumentasi. "Wartawan bukan tukang kliping. Kami adalah pilar demokrasi dan pengawal suara rakyat. Ini bentuk pembungkaman jika dibiarkan," tegasnya.

Aksi ini diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Rahmat Marzuki, Kadis Kominfo Nurcahyo, dan Kasatpol PP. Dalam tanggapannya, Nurcahyo berdalih bahwa penghentian kliping didasarkan atas temuan BPK dan akan dibahas kembali dengan seluruh OPD.

Namun, situasi semakin memanas saat massa aksi melanjutkan unjuk rasa ke DPRD Kota Padangsidimpuan untuk mencari klarifikasi atas tudingan bahwa DPRD yang melakukan pemangkasan anggaran.

Wakil Ketua DPRD Taty Aryani Tambunan dengan tegas membantah tudingan tersebut. "Kami tidak pernah memangkas anggaran media. Jangan lempar batu sembunyi tangan," ujarnya.

Aksi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi anggaran serta komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers.

Para jurnalis yang tergabung dalam aksi tersebut menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan demi keuntungan pribadi, melainkan demi menjaga marwah pers sebagai pengawal demokrasi dan penyambung lidah rakyat.*