Bobby Nasution Temui Luhut di Jakarta, Diskusi Soal Pariwisata Bukan Polemik 4 Pulau

MEDAN -Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Pertemuan ini sempat memicu spekulasi publik terkait polemik empat pulau di Aceh yang dialihkan ke wilayah administrasi Sumatera Utara.

Namun, spekulasi tersebut langsung dibantah oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Porman Juanda Marpomari, yang menegaskan bahwa pertemuan antara Bobby dan Luhut sama sekali tidak membahas isu batas wilayah, melainkan fokus pada pengembangan sektor pariwisata Sumatera Utara.

"Agendanya beda, tadi bapak (Bobby) ketemu dengan Ketua Dewan Ekonomi bapak Luhut, membahas tentang pengembangan pariwisata," ujar Porman saat dikonfirmasi.

Menanggapi pertanyaan apakah Bobby memiliki agenda ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (17/6/2025) untuk membahas polemik empat pulau tersebut, Porman menyebut pihaknya belum menerima informasi resmi.

"Belum ada kami dengar (soal membahas 4 pulau), kami belum," ungkapnya.

Sebelumnya, keputusan Kemendagri melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 memicu perdebatan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Keputusan tersebut menetapkan empat pulau yang sebelumnya masuk wilayah Aceh, kini menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan sejumlah tokoh masyarakat Aceh menolak tegas keputusan tersebut, menyebutnya merugikan kedaulatan wilayah Aceh.

Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan turun tangan langsung dalam penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat keputusan akhir akan ditentukan langsung oleh Presiden.

"Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," ujar Dasco.

Sementara itu, masyarakat menantikan langkah konkret pemerintah untuk menyelesaikan polemik dengan pendekatan dialog, keadilan administratif, dan penghormatan terhadap identitas daerah.*

(km/j006)